Warga Desa Tunjung – Jatilawang Menolak Alat Berat Masuk Ke Lokasi Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Kali Tajum

 134 total views

 

Banyumas-(Bayangkaranusantara.com)
3-10-2021. Warga Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang tepatnya yang berada diwilayah RT 2 RW 1 mengeluh tembok rumahnya retak akibat kendaraan dan alat berat yang melewati jalan di samping rumahnya. Sehingga memicu beberapa warga lainnya yang juga ikut terdampak dari pelaksanaan proyek Pembangunan Jembatan Gantung Kalitajum yang berada di wilayah Jatilawang- Kab. Banyumas melakukan penolakan masuknya alat berat ke lokasi proyek tersebut.

“Rumah saya retak dan peralon untuk saluran air juga pecah akibat kendaraan proyek yang lewat samping rumah, juga tidak ada sosialisasi sebelumnya sehingga kami dan beberapa warga lainnya menolak kendaraan ataupun alat berat proyek masuk atau melawati jalan sebelum adanya ganti rugi atau etikat baik dari pihak pelaksana proyek.” Ujar Djudi warga Desa Tunjung-Jatilawang.

Baca Juga:  Dua Kali Juara Umum MTQ Sulsel, Bupati Apresiasi Pembinaan LPTQ Luwu Timur

Masyarakat harus sadar dan berinisiatif mengawasi pembangunan proyek karena Undang-Undang memberikan hak gugat kepada masyarat atas pembangunan konstruksi.

Menikmati suasana lingkungan yang layak, teratur, baik, aman dan tenang merupakan hak setiap orang. Dari aspek legalitas-formal hal tersebut merupakan amanat Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada sisi yang lain, setiap orang/badan yang berkepentingan juga diberi wewenang membangun rumah/perumahan di lingkungan tertentu sekalipun bisa berdampak pada masalah kenyamanan/ketenangan lingkungan, sesuai syarat-syarat yang ditentukan, demikian ditegaskan Pasal 6 ayat (1) dan 7 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1992.

Baca Juga:  Sinergi dengan MPR-RI, Ini yang Dibahas FPPI Terkait Peran Perempuan Indonesia

Bagaimana berlakunya undang-undang gangguan saat ini dan relevansinya dengan eksistensi hak masyarakat, dapat kita tinjau dengan merujuk pada situs resmi Pemerintah. Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan izin gangguan adalah adanya surat persetujuan tetangga/masyarakat yang berdekatan, dan diketahui oleh RT/RW, berikut bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar buku, bagan penolong dan bagan alir, pengolahan limbah. Terlihat bahwa informasi diperlukannya persetujuan ini konsisten dengan instruksi UU Gangguan di atas.

Namun fakta empiris sering menunjukkan bahwa masyarakat di lingkungan proyek tidak mengetahui secara resmi peruntukkan proyek sebelum berjalan, apalagi haknya dalam memberikan persetujuan/pendapat. Di sini menunjukkan bahwa sosialisasi dari RT/RW bersama wakil pelaksana kontraktor dengan masyarakat mengenai peruntukkan proyek serta syarat adanya persetujuan dari masyarakat tersebut tidak optimal atau bahkan tidak dilaksanakan. Siasat lain dapat terjadi oknum kontraktor bermain mata dengan oknum stake holder terkait dengan membuat persetujuan hanya dari 1-2 orang yang dipilih untuk sekedar formalitas agar jadwal pelaksanaan proyek segera berlangsung.

Masyarakat dan pihak pelaksana proyek pembangunan memiliki kewajiban untuk saling menghormati haknya. Beragam celah dapat dilakukan oleh oknum di lapangan dengan memanfaatkan keawaman dan ketidaktahuan masyarakat atas hak-haknya untuk menikmati lingkungan yang nyaman dan tenang demi terlaksananya pekerjaan pembangunan secepat dan seefisien mungkin. Untuk menghindari ongkos sosial yang mungkin timbul sebagai ekses pekerjaan pembangunan, setiap pelaksana pembangunan harus melaksanakan pekerjaan sesuai izin yang diterbitkan pemerintah setempat. Diperlukan kesadaran dan inisiatif masyarakat secara kolektif untuk mencermati proses pekerjaan pembangunan dengan memberdayakan peran RT/RW sehingga hak masyarakat dapat dinikmati bersama.(Tri)

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0