Wakili Walikota Tomohon, Harold Lolowang Tandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan Kertas Kerja Rekonsiliasi

 50 total views,  3 views today

SEKRETARIS Daerah Kota Tomohon, Ir. Harold V. Lolowang, M.Sc mengikuti kegiatan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi dan Kertas Kerja Rekonsiliasi di Aula BPKPD, Jumat (24/07/20).

Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi dan Kertas Kerja Rekonsiliasi tersebut dilakukan Sekretaris Daerah Kota Tomohon mewakili Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman, SE, Ak, CA.

Hadir juga dalam penandatanganan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado, Devianus Polii, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado, Wayan Juwena dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, Drs. Gerardus Mogi. 

Dalam laporannya disebutkan, penyetoran pajak yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Tomohon periode Januari sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp. 4.525.546.652,-.

Sementara pada kesempatan tersebut Lolowang menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado atas penandatanganan ini. “Semoga ini akan dilaksanakan setiap tahun secara terus menerus,” kata Harold Lolowang.

Berita acara rekonsiliasinya sebagaimana diatur dalam PMK 139/PMK.07/2019 merupakan syarat penyaluran DBH PPh dan PBB P3 untuk triwulan 1 dan 3 tahun anggaran berjalan dengan tahapan sebagai berikut: syarat penyaluran triwulan 1 dilakukan terkonsolidasi terhadap pajak-pajak yang dipungut/disetor pada periode Juli sampai Desember tahun anggaran sebelumnya.

Kemudian syarat penyaluran triwulan 3 dilakukan rekonsiliasi terhadap pajak-pajak yang dipungut/disetor pada periode Januari sampai Juni tahun anggaran berjalan.

Berita acara rekonsiliasi ini merupakan hasil verifikasi antara pemerintah daerah dengan Kantor Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat baik kesesuaian jumlah pajak yang disetor dengan jumlah pajak yang telah dipotong/dipungut maupun kesesuaian jumlah pajak yang telah disetor ke RKUN dengan jumlah pajak yang menjadi kewajiban BUD (compliance) yang untuk selanjutnya digunakan sebagai syarat penyaluran DBH PPh dan PBB P3 untuk triwulan 1 dan triwulan 3.

Baca Juga:  FKPM Bersinar Memulai Kiprah dalam Upaya P4GN

“Sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya mendukung peningkatan penerimaan pajak,” kata Harold. Bert – Sulut

Komentar Anda

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1