Tuduhan KKN Diskominfo Bitung dengan Sejumlah Media, Wilson Lalengke: Sarat Kepentingan

 232 total views

TUDUHAN KKN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bitung dengan sejumlah media dinilai berlebihan serta bertentangan dengan UU Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke kepada bhayangkaranusantara.com, Rabu (26/5/21) menanggapi tuduhan adanya praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang diberitakan salah satu media online lokal kepada Diskominfo Bitung dengan sejumlah media yang telah menjalin kerja sama dengan pihak Diskominfo Bitung, dengan alasan tidak memenuhi syarat.

Alasan tidak memenuhi syarat yang dikemukakan penulis yang dinilai “sok berkuasa” itu menyebutkan, perjanjian kerja sama sejumlah media dengan Diskominfo Bitung tidak memenuhi ketentuan Dewan Pers tentang UKW dan verifikasi media oleh Dewan Pers.

Tulisan yang diduga memojokan dan menuduh Diskominfo Bitung melakukan praktek KKN dengan sejumlah media, menurut peraih predikat “Reporter of the Month April 2007″ oleh Kabar Indonesia ini, diduga sarat kepentingan.

Baca Juga:  Media Gathering Pemkab Luwu Timur, Ini Harapan Bupati Budiman
Baca Juga:  Terjadi di Kebumen, BRI Unit Gombong Diduga Rampas Aset Nasabah

“Sebab, aturan yang dibuat oleh dewan pers bukan payung hukum bagi media untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah,” tandas Pimpinan Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia ini.

Wilson juga mendukung sikap, langkah dan kebijakan Diskominfo Kota Bitung yang mengakomodir kerja sama dengan seluruh media yang ada di Kota Bitung, tanpa adanya diskriminasi, asalkan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur pihak Diskominfo Bitung.

“UKW dan verifikasi media itu kan buatannya Dewan Pers, tidak ada satu pasal pun atau ayat yang menyinggung dan atau menyebutkan tentang Dewan Pers dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999, UU Pers tidak ada turunan aturan, sementara UU Pers bersifat tegas, gamblang dan eksplisit serta menjadi pijakan buat mereka yang berkiprah di dunia jurnalistik,” tegas alumni PPRA ke 48 Lemhanas Republik Indonesia tahun 2012 tersebut.

Menurutnya, payung hukum buat media yang akan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah merujuk pada UU Pers Nomor 40 tahun 1999 tidak ada aturan lain, yang penting di sini semua media telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU Pers.

“Apa syarat pendirian sebuah usaha di bidang media, punya akta pendirian perusahan, berbadan hukum perseroan terbatas (PT) punya kantor sendiri, NPWP, rekening koran, komposisi keredaksian dan wartawan memenuhi standar kualifikasi sebagai Jurnalis,” jelas pria yang akrab disapa Shony ini.

Menurutnya, kebijakan Kominfo bitung sudah tepat dengan mengababaikan aturan Dewan Pers yang umumnya melarang kerja sama dengan media yang belum terverifikasi dan wartawannya belum melewati proses Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“Haram hukumnya untuk mengikuti aturan yang dibuat oleh Dewan Pers, khusus buat media yang blum terklarifikasi dan UKW,” tegas dia.

Menyinggung tentang tudingan salah satu media lokal bahwa Diskominfo melakukan KKN dengan sejumlah media yang telah mengikat kontrak kerja sama dengan Diskominfo Bitung, menurutnya, wartawan yang menulis pemberitaan yang menuduh adanya praktek KKN harus membuktikan berapa besar nilai duit yang dikorupsi dan pejabat siapa yang melakukan KKN, harus jelas.

“Pemberitaan jangan liar seperti itu, hanya berdasarkan pada asumsi semata tanpa didukung fakta, data, bukti yang faktual otentik dan, jika hal ini tidak terpenuhi, maka tulisan oknum wartawan tersebut dapat dikategorikan fitnah serta pencemaran nama baik institusi maupun pejabat yang terkait, dan terancam UU ITE,” tandas Lelengke. Jon/Bert-Sulut

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0