Tomohon Ranking II Covid-19 se-Indonesia, Kapolres: “Patuhi Prokes, Langgar Ditindak, Kami Tidak Main-Main” | Bhayangkara Nusantara

Tomohon Ranking II Covid-19 se-Indonesia, Kapolres: “Patuhi Prokes, Langgar Ditindak, Kami Tidak Main-Main”

 473 total views

DI tengah hiruk pikuknya Pilkada Serentak 2020, kabar tak sedap terjadi di Kota Tomohon. Ya, kota bunga yang saat ini tengah menghitung hari Pilwako untuk menentukan calon kepala daerahnya itu, mendapat prestasi ranking II se-Indonesia untuk Covid-19.

Kondisi ini cukup mengkhawatirkan banyak pihak, salah satunya datang dari Kapolres Kota Tomohon AKBP Bambang Ashari Gatot, S.I.K, MH.

Baca Juga:  Baksos AKABRI 89 - Hidup Produktif dan Aman Covid-19
Baca Juga:  Kondisi Masamba, Luwu Utara Pasca Bencana Banjir

“Saya selaku Kapolres Tomohon mengingatkan kembali masyarakat untuk kembali mematuhi protokol kesehatan (prokes). Kita tahu bahwa sekarang Tomohon ini dapat ranking dua se-Indonesia untuk Covid,” kata AKBP Bambang kepada bhayangkaranusantara.com, Sabtu sore (5/12/20).

Bambang mengatakan, kondisi ini cukup memprihatinkan sekali sehingga pihaknya mengharapkan kerjasama seluruh masyarakat untuk mematuhi prokes dalam pelaksanaan pilkada ini khususnya.

“Jadi hindari kerumunan, tidak lagi kumpul-kumpul. Silakan memilih dan berbeda pendapat, tidak perlu melakukan konvoi apa pun terkait perayaan Natal dan Tahun Baru pada tahun ini,” kata Kapolres.

Baca Juga:  Divisi Humas Mabes Polri Gelar Konferensi Pers Terkait Situasi Kamtibmas Terkini
Baca Juga:  Pesan Korbinmas Baharkam Polri: "Gak Mudik Lebih Baik"

Selain itu pihaknya juga sudah mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan konvoi “Santa Claus”, karena hal itu cukup signifikan sekali untuk bisa mendatangkan claster baru Covid-19.

“Bagi yang melanggar, tentu akan ditindak. Kita tidak main-main. Kita akan melaksanakan maklumat Kapolri untuk menindak siapa pun masyarakat yang tidak patuh. Tolong, kami harapkan kerjasama masyarakat Tomohon untuk menjaga Kota Tomohon tetap sehat, aman dan damai,” ujarnya.

Sementara untuk penegakan prokes itu sendiri, pihaknya ada Operasi Yustisi dan bisa mengambil tindakan hukum bagi para pelanggara. “Untuk pidananya Pasal 212, bisa 216 dan Undang-Undang kekarantinaan, banyak yang bisa kita gunakan,” ungkapnya. Bert – Sulut

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0