Tak Bertuan, Proyek Perbaikan Jalan GPI Disorot Warga, Diduga Sarat KKN

MANADO,- Perbaikan jalan masuk perumahan Griya Paniki Indah (GPI) Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado di-akui telah membuat warga merasa legah atas perhatian Walikota terhadap prasarana jalan yang saat ini tengah di-kerjakan sekaligus melayangkan ucapan terima-kasih kepada orang nomor satu Kota Manado terkait dengan proyek tersebut.

Sebagaimana yang di-ungkap salah seorang warga GPI, terima-kasih Pak Wali…. kalo boleh pasang depe papan jangka waktu pembuatan sampai kapan selesai supaya torang pe oto nyanda mo rusak lewat-lewat situ soalnya masih ja kredit, sekali lagi terima kasih Pak Walikota.

Bhayangkara Nusantara

Ungkapan warga tersebut setidaknya mau mengingatkan Walikota Manado agar dalam setiap kegiatan pembangunan yang berbau fisik, Andre Angouw diminta lebih bersifat terbuka, transparan dan akuntabel terkait pengelolaan setiap rupiah.

Ini menyangkut uang rakyat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya, sebut seorang warga GPI yang tidak mau menyebutkan namanya. Lebih lanjut dia mengatakan, proyek perbaikan jalan masuk GPI seperti tak bertuan,” ungkapnya sumber kepada media ini, kamis (24/11/22)

Saya menyebut tak bertuan karena pihak pelaksana kegiatan tidak memasang papan proyek, padahal papan proyek menurutnya merupakan sebuah keharusan bagi setiap pelaksana kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang bersifat fisik,” jelasnya.

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang didalamnya mengatur tentang papan informasi adanya sebuah kegiatan pembangunan pemerintah oleh pihak pelaksana.

Papan informasi sebagaimana di maksud dalam Perpres 12 tahun 2001 yaitu, pencantuman nomor, tanggal dan tahun kontrak, sumber dana, nama kegiatan/volume pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, pelaksana kegiatan, dan nilai kontrak, sementara papan informasi harus di pajang di tempat yang mudah di-lihat dan dapat di akses masyarakat luas.

Baca Juga:  Adanya Kapal Pesiar di Berau, Kadisbudpar Beri Apresiasi

Kami sangat bersyukur dengan adanya kegiatan perbaikan jalan, namun demikian hal transparansi menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari dari korupsi kolusi dan nepotisme (good government) serta mewujudkan pengelolaan administasi, aset dan keuangan pemerintahan yang transparan, profesional dan akuntabel (good governance).

Tapi sepertinya hal penyelenggaraan pemerintahan yang transparan profesional dan akuntabel, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme masih jauh panggang dari api kala melihat sejumlah kegiatan pembangunan di lakukan pemerintah kota manado cenderung bernuansa kolusi, nepotisme dan berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah.

Bhayangkara Nusantara

Hal lain yang di sorot warga terkait janji kampanye AA-RS sebagaimana tertuang dalam visi dan misi keduanya akan menggelotorkan dana per-lingkungan senilai Rp. 300.000.000,- tapi hingga saat ini  tak kunjung di realisasi, janji tinggal janji, sebatas menyenangkan telinga publik.

Berbagai komentar miring pun bermunculan, ada yang mengatakan mungkin saja dana yang di janjikan AA-RS tertata dalam APBD Kota Manado tahun anggaran 2022 tapi wujudnya telah berubah menjadi beberapa buah paket kegiatan kemudian di-serahkan kepada pihak ketiga.

Padahal dana yang di-janjikan untuk masing-masing lingkungan sebesar Rp. 300.000.000,- bersifat swa-kelolah, lalu kemudian jika hal ini benar bahwa wujudnya telah berubah menjadi beberapa buah kegiatan misalnya, paket  perbaikan jalan masuk perumahan GPI yang dinilai tak tepat sasaran, juga diduga didalamnya ada permufakatan jahat dan berpotensi merugikan keuangan negara/daerah,” sebut sumber.

Yang di-maksud tak tepat sasaran alamatnya bukan di-tujukan untuk perbaikan jalan di kawasan perumahan, sarana dan pra-sarana jalan di kawasan perumahan menjadi tanggung jawab pengembang bukan tanggung jawab pemerintah kota manado alasannya, hingga saat ini belum ada penyerahan aset dari pihak pengembang kepada pemerintah kota manado,” ucap seorang warga GPI yang tak mau menyebutkan namanya.

Baca Juga:  Aktivitas Tambang Timah Ilegal, Polda Babel: Terbukti Langgar Hukum, Kami Proses

Dana perbaikan jalan masuk perumahan GPI seharusnya di-peruntukan buat revitalisasi kawasan rumah kumuh seperti pembuatan drainase, gorong-gorong, jalan setapak, MCK, sarana-prasana dan fasilitas  publik lainnya,” ucap sumber.

Proyek perbaikan jalan masuk perumahan GPI menurutnya  bertentangan dengan UU  nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD,” ungkap sumber. (John-Sulut)

Komentar Anda