SK Terindikasi Disalahgunakan Oknum, Para Anggota BPD Desa Jayamulya Buka Suara | Bhayangkara Nusantara

SK Terindikasi Disalahgunakan Oknum, Para Anggota BPD Desa Jayamulya Buka Suara

 2,647 total views

BADAN Permusyawaratan Desa (BPD) Jayamulya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat “buka suara” terkait dugaan penyalahgunaan Surat Keputusan (SK) oleh oknum perangkat desa di desa tersebut.

Anggota BPD Jayamulya, sebut saja Winata saat disambangi media ini dan LSM LIPAN DPW Jawa Barat membenarkan hal tersebut. “Betul pak, saya jadi anggota BPD yang baru setelah pemilihan Kepala Desa Jayamulya, bahkan SK saya selama ini belum dibagikan sampai detik ini. Katanya masih disimpan sama sekretaris desa (Sekdes Sri Rahayu-red.),” tutur Winata, Sabtu (7/11/20).

Baca Juga:  Jalan Penghubung Kabupaten di Indramayu Ini Rusak Parah, Warga: "Tidak Pernah Diperbaiki"

Lebih aneh lagi, lanjutnya, untuk mengetahui anggaran pun “dipangkas” oleh Ketua BPD. “Kamu jangan terlalu dalam untuk korek-korek. Saya selaku anggota kesal, karena tetap saja dituntut pertanyaan dari masyarakat seperti apa cara kerjanya, ungkapnya.

Kemudian untuk bangunan di blok, Winata juga tidak dapat, melainkan di RT 09. Padahal semua mendapatkan rabat beton untuk tiga titik. “Itu saja setahu saya,” ungkap Winata.

Di hari yang sama, anggota BPD lainnya berinisial KRN saat disambangi juga mengatakan hal serupa. “Ya, selama ini SK BPD saya belum dibagikan, tapi dikasih lihat cuma dipegang oleh Ketua BPD tersebut,” ujarnya.

Sementara masalah pembangunan, untuk anggaran desa tahun 2019 hanya mendapatkan satu titik untuk rabat beton (cor) pada gang di Blok Rehobot saja. “Sedangkan mengenai masalah APBDes saya tidak tahu, lebih lengkap sama Ketua BPD,” ungkap KRN.

Sementara, Ketua BPD Jayamulya Wirnoto yang dikonfirmasi media ini membantah hal tersebut. “Semua itu gak benar Pak. Masalah SK BPD Jayamulya masih ada di kantor Kecamatan Kroya, belum diambil karena saya percaya sama sekdes untuk mengambil SK para BPD, dan saya selaku Ketua BPD jayamulya sudah menegur sekdes dua kali. Nanti kalau ketiga kalinya baru saya akan ambil sendiri ke kantor Kecamatan Kroya,” kata Wirnoto.

Wirnoto juga mempermasalahkan tanda-tangan pertanggung jawaban (LPJ ) Kepala Desa Jayamulya untuk tahun anggaran 2019 yang belum ditandatanganinya. “Saya belum tandatangani, tapi kenapa kok bisa lolos, saya juga bingung,” tuturnya.

Hal ini juga disoroti Drs. Irianto dari Perwakilan LSM DPW LIPAN Jawa Barat. Ia mempertanyakan perihal laporan APBDes tahun anggaran 2019 kepada Ketua BPD tersebut. “Ya, saya lupa nilainya, kalau gak salah semua 2,3 miliar. Tapi surat tersebut dipinjam Bendahara Desa (Kaur Kauangan), Edi dan sampai sekarang belum dikembalikan,” kata Wirnoto.

Baca Juga:  Proyek Pengerjaan Parit Pasangan di Nagori Bah Gunung, Simalungun Dinilai Asal Jadi

Sementara Bendahara Desa Jayamulya, Edi saat dikonfirmasi terkait surat APBDes yang pinjam dari BPD tersebut terkesan tidak humanis menanggapi kehadiran awak media dan LSM LIPAN. “Kalau untuk urusan itu nanti saja kalau ada ibu Kuwu Ciki, baru saya bisa jawab. Sekarang juga beliau sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, jadi sekali ini masih belum bisa jawab dan maaf saya buru buru mau jenguk kepala desa (kuwu),” ungkap Edi dengan nada sinis dan kurang bersahabat.

Sepertinya, keterbukaan dalam pelayanan baik kepada media dan masyarakat khususnya di Desa Jayamulya belum transparan. Untuk itu, LSM sebagai bagian elemen masyarakat meminta kepada pihak terkait untuk segera turun tangan terkait adanya dugaan oknum yang menyalahgunakan surat keputusan para anggota BPD Jayamulya yang sampai saat ini belum dibagikan kepada anggota yang berhak menerima. Atim Sawano – Indramayu

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0