Siltap Tertunda, Bupati Lobar dan Gubernur NTB Gagal!!! | Bhayangkara Nusantara

Siltap Tertunda, Bupati Lobar dan Gubernur NTB Gagal!!!

 859 total views

FORUM Komunikasi Kepala Desa Gunungsari-Batulayar (FK2GB) melalui Ketua Divisi Hukum Sahril, SH mempertanyakan nasib perangkat pemerintahan desa di Nusa Tenggara Barat (NTB) wabil khusus Lombok Barat (Lobar) yang belum menerima penghasilan tetap (siltap).

Pasalnya, kata Sahril, keterlambatan siltap ini bukan kali ini saja, tapi selalu seperti ini setiap tahun. Ini menunjukkan kegagalan Bupati Lombok Barat (Lobar) dan Gubernur NTB dalam melakukan manajemen keuangan desa melalui SKPD terkait.

“Terlebih siltap itu bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum sama sekali bisa dicairkan penggunaannya, baik untuk siltap maupun program desa lainnya,” tegasnya, Jumat (19/2/21).

Sahril yang juga Kepala Desa Jeringo sangat menyayangkan dan kecewa terhadap manajemen keuangan desa sehingga program desa menjadi terhambat dengan lambannya pencairan keuangan desa yang bersumber dari ADD tersebut.

Baca Juga:  Blusukan Lagi, Istri Bupati Bangkalan Kembali Jadi Sorotan
Baca Juga:  Anggota Dewan PKS Tolak Rencana Pemerintah Ubah Skema Penyaluran Gas 3 Kg

Padahal, lanjut Sahril, pemerintah desa sudah menunaikan kewajibannya untuk menyerahkan APBDesa tahun anggaran 2021 maupun syarat lainnnya, sehingga tidak ada alasan lagi pemerintah daerah menunda-nunda atau menghambat keuangan desa tersebut.

“Informasi yang kami terima, baik melalui DPMD dan BPKAD sebagai leading sector di Kabupaten Lombok Barat yang berhubungan langsung dengan desa, keterlambatan terjadi karena adanya penyesuaian SIPD dan BPJS, tapi hal-hal yang begini tidak perlu jadi penghambat, karena sistem ini ‘kan sudah diinformasikan sebelumnya oleh pemerintah pusat maupun BPJS, sehingga hal seperti ini tidak boleh terjadi kembali. Kapan kita bisa melakukan percepatan kalau cara kerja kita seperti ini?” imbuhnya.

Mantan Wakil Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Lombok Barat ini meminta kepada Bupati dan Gubernur jangan menjadi penonton dengan persoalan seperti ini, sehingga menunjukkan kegagalan dari kepala daerah.

Ia juga tak heran NTB ini menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia, karena pola seperti ini dibiarkan berlarut-larut, perangkat desa saja bisa tertunda penghasilan tetapnya sehingga hutang menumpuk terlebih dahulu.

“Bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi, apalagi dengan kondisi pandemi masyarakat yang sulit mencari lapangan pekerjaan,” tandasnya. SHR – NTB

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
4
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1