Serobot Tanah Warga, Manager UP3 PT. PLN (Persero) Manado Disomasi, Terancam Pidana dan Perdata

 463 total views

JOHANNES Johan Budiman, SH dari Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum mengeluarkan surat somasi kepada Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PT PLN (Persero) Cabang Manado terkait berdirinya tiang dan gardu listrik di tanah sah milik kliennya yang terletak di Manibang, Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, baru-baru ini.

Dalam surat somasinya tertanggal 16 Juni 2020 itu disebutkan, Johannes Johan Budiman, SH bertindak untuk dan atas nama kliennya Lucas Wirawan bedasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dan tercatat dalam No. Reg: 454/SK/PN.Mdo tanggal 15 Juni 2020 mengajukan Somasi I.

Adapun isi somasi itu di antaranya disebutkan bahwa kliennya Lucas Wirawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Manibang, Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.

“Kemudian pada bulan Maret 2020, klien kami mendapat informasi, di atas tanah miliknya ada pekerjaan dari pihak PLN Cabang Manado yang akan didirikan tiang PLN dan/atau gardu listrik,” ujarnya.

Berdasarkan informasi tersebut, lanjut Johannes, kliennya juga telah berkali-kali menghubungi pihak PLN melalui Andre Lengkong dan Rahmat selaku pejabat persero yang berkompeten.

“Namun kedua oknum tersebut menjanjikan akan membantu klien kami. Dengan kata lain tiang dan gardu listrik tersebut akan dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain,” jelasnya.

Padahal sejak bulan Maret lalu kliennya telah bertemu dan berkali-kali bicara lewat telepon. Namun kedua oknum pejabat tersebut tetap tidak mengindahkan keluhan dan keberatan dari kliennya selaku pemilik sah atas tanah pekarangan yang didirikan tiang dan gardu listrik tersebut.

“Untuk itu, berdasarkan asas-asas umum dalam hukum acara atau yang dikenal dengan adagium point d’interest, point d’action – tiada kepentingan tiada gugatan, yang artinya hanya orang atau badan hukum yang memiliki kepentinganlah yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan tuntutan hukum baik perdata maupun pidana,” kata Johannes.

Baca Juga:  Awalnya Razia Kos Mesum, Setelah Pintu Dibuka, Si Wanita Punya Barang Ini

Menurut Johannes, kliennya mempunyai kepentingan secara substantive, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan seharusnya selaku pejabat persero yang bertanggung jawab Andre Lengkong dan Rahmat harus memperhatikan dan mengutamakan keluhan/keberatan dari kliennya sejak Maret sampai masalah ini dilimpahkan kepadanya.

“Karena klien kami yang mempunyai kepentingan telah dirugikan akibat berdirinya gardu listrik untuk kepentingan pihak ketiga, dan tanah miliknya telah serobot dan dirusak lingkungannya, maka kami memberikan toleransi batas waktu selama 14 hari untuk membongkar tiang dan gardu listrik yang didirikan tanpa seizin dan perkenan dari kliennya, serta kemudian diserahkan dalam keadaan kosong sebagaimana kondisi keadaan tanah sebelumnya,” kata Johannes dalam somasinya.

Teguran keras ini tentu saja harus jadi perhatian pihak PLN, karena bila dalam batas toleransi waktu yang telah diberikan itu tidak juga diindahkan para oknum pejabat PT PLN (Persero) Cabang Manado, maka penyelesaian masalah ini akan dibawa untuk diselesaikan secara Pidana dan Perdata. Bert – Sulut

Komentar Anda
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1