Sejumlah Anggota Dekab Sangihe Soroti Pengelolaan Aliran Dana Covid-19, Ada Indikasi Korupsi? – Bhayangkara Nusantara
Sejumlah Anggota Dekab Sangihe Soroti Pengelolaan Aliran Dana Covid-19, Ada Indikasi Korupsi?

Sejumlah Anggota Dekab Sangihe Soroti Pengelolaan Aliran Dana Covid-19, Ada Indikasi Korupsi?

 152 total views,  2 views today

PENGELOLAAN dana Covid-19 di Kabupaten Sangihe kembali menuai sorotan tajam dan menyakitkan. Jika sebelumnya masalah ini sering “diplototi” sejumlah aktifis LSM lewat berbagai media cetak dan elektronik, kali ini giliran sejumlah personil Dewan Kabupaten Sangihe yang mengupas tuntas semua aliran dan realisasi dana Covid-19.

Aliran dan realisasi dana itu di antaranya untuk upah lelah pekerja, relawan dan tenaga medis, belanja bantuan pangan dan belanja alat pelindung dari (APD) serta alat kesehatan lainnya. Tiga point tersebut menjadi masalah yang paling banyak disoroti para Dekab Sangihe dalam pembahasan rapat Badan Anggaran di gedung DPRD Kabupaten Sangihe, Jumat (18/9/20).

Ketua Dekab Sangih, Josephus Kakondo mempertanyakan pembayaran upah lelah para pekerja , tenaga medis dan relawan yang sudah bekerja demi percepatan penanganan Covid-19 hingga saat ini masih ada yang belum terbayarkan. Padahal dana untuk tahap I sudah terealisasi.

Sementara anggota Badan Anggaran lainnya, Ferdy Panca Sinedu, ST menyoroti kinerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  dan pihak pengelola dana Covid, yakni BPBD Sangihe yang dinilainya amburadul dan tidak jelas hingga tertundanya sejumlah pembayaran upah dan pencairan dana tahap II belum bisa dicairkan, karena pertanggungjawaban dana terpakai di tahap I dipastikan belum beres sehingga dia menyimpulkan ada dugaan korupsi dalam pengelolaan dana ini.

Penyataan yang hampir sama juga diteriakan anggota dekab lainnya, Free John Sampakang yang menilai kalau pengelola dana ini dianggap tidak mampu dan tidak transparan saat menjawab sejumlah pertanyaan dari personil dewan. Sedangkan salah seorang Srikandi Dekab Sangihe yang dikenal vokal, Merry Mylan Pukoliwutang mempertanyakan sejumlah dokumen yang sudah beberapa kali diminta kepada eksekutif pengelola dana, yang sampai hari ini tidak ada yang diberikan.

Baca Juga:  Kaki Diamputasi, Korban Pemasang Baliho Calon Walikota Tomohon Gugat Walikota Cs 7,7 M

Menjawab masalah ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 , Erick Marentek, ST mengatakan, pencarian dana tahap II belum bisa terealisasi karena terkendala masalah administrasi pengelolaan keuangan yang masih belum tuntas sebagian dokumennya.

Sementara mantan Kepala Dinas Sosial Sangihe, Drs. Tatjudin Sainkadir yang diwawancarai wartawan BN menjelaskan kalau pengelola keuangan dalam belanja bantuan pangan adalah pihak BPBD. Sedangkan pihaknya hanya mencari penyedia barang dan menyalurkan bantuan ke masyarakat penerima bantuan.

Di tempat yang sama, Plt. Sekda Kabupaten Sangihe, Herry M Wolf, ST yang diminta tanggapannya terhadap sejumlah sorotan pedas dari anggota Dekab hanya tersenyum sambil berkata, “Ini adalah hal yang wajar dan kami menerima semua sebagai koreksi positif”.

Hal yang sama juga diutarakan Kepala Dinas Kesehatan Sangihe, Dr. Joppy Thungari bahwa sorotan Dkab terkait realisasi dana Covid merupakan kontrol bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penggunaan anggaran. Adrianto – Sangihe

Komentar Anda

Bagaimana Reaksi Anda?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1