Proyek Jalan Lingkungan di Desa Suwari, Gresik Beraroma Korupsi

 156 total views

ERA keterbukaan informasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) faktanya hingga saat belum sepenuhnya dipatuhi para perangkat pemerintah. Mulai dari tingkat pusat sampai desa.

Seperti halnya di tingkat desa, banyak keluhan di berbagai daerah, para kades dan perangkatnya yang masih belum transparan soal proyek pembangunan kepada masyarakatnya, terlebih pers dan LSM terkait penggunaan anggaran dana desa.

Padahal Undang-Undang KIP secara tegas menggarisbawahi, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh yang terjadi di Dusun Suwari Barat, Desa Suwari Kecamatan Sangkapura, Kabupatem Gresik dalam pembangunan jalan lingkungan (jaling) dengan anggaran dana desa. Di lokasi proyek tersebut didapati tidak adanya pemasangan plang Informasi.

Baca Juga:  Proyek Padat Karya P3A Desa Rancamulya Dipertanyakan, Tak Sesuai Spesifikasi?
Baca Juga:  Kasie Intel Kejari Minahasa Pastikan Tetap Proses Dugaan Korupsi Kades Winebetan

Bahkan secara fisik pembangunan jalan lingkungan tersebut terlihat jelas volumenya tidak sama lebarnya, terlihat dari jalan yang bercabang berakhir dengan jalan buntu.

Terkait pembangunan itu, Tim Pelaksana Kegiatan, Nofal Rohadi yang ditanya tentang tidak adanya plang informasi pada setiap pembangunan jaling di Desa Suwari di antaranya pembangunan di Dusun Padang RT 03, terlihat lempar tangan. “Tak tahu Pak, yang urus semua itu Sekdes tapi tidak membuatnya,” kata Noval.

Anehnya, pembangunan jaling di Dusun Maninju terlihat terpasang plang informasi proyek, itupun setelah pers menemui kepala desa di kediamannya. Padahal sebelumnya tidak pernah ada plang informasi tersebut.

Lebih lucu lagi plang informasi yang baru dipasang tersebut, isi keterangan proyek hanya ditulis menggunakan spidol, terkesan dipaksakan. Bahkan terlihat mencantumkan nama TP4D sebagai pengawas kegiatan, yang secara aturan sudah dihapus Kejaksaan Agung RI sejak Tahun 2019 dan ini tentu saja menjadi masalah baru.

Kejaksaan Agung resmi membubarkan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) baik di tingkat Pusat (TP4P) maupun di daerah (TP4D) dan jaksa yang tergabung di dalam tim tersebut dikembalikan lagi ke tugas pokok dan fungsinya seperti semula.

Indikasi Kuat
Untuk diketahui, dari Dana Desa anggaran tahun 2021 tahap pertama di Desa Suwari sudah dilaksanakan empat titik pembangunan tanpa adanya informasi keterangan jumlah anggaran yang digunakan. Ada indikasi kuat penyelewengan anggaran yang berakibat merugikan keuangan negara.

Padahal berdasarkan RAB pembangunan di Dusun Suwari Barat anggarannya sebesar Rp. 52.000.000 dengan volume p = 114.30 meter, L = 2.20 cm, T = 12 cm. Adapun pembangunan jalan lingkungan di Dusun Padang anggarannya sebesar Rp 32.231.000 dengan volume P = 134.20 meter, L = 1.20 meter dan T = 12 cm.

Sedangkan pembangunan jalan lingkungan yang baru terpasang plang nama informasi setelah pelaksanaan sudah selesai ada di Dusun Maninju RT 03 dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000 dengan volume P = 127.80 meter, L = 2.30 meter, T = 12 cm.

Terlihat, semua pembangunan di Desa Suwari ada indikasi penyelewengan anggaran dana desa yang berakibat merugikan keuangan negara. Terlebih lagi pembangunan tersebut dilakukan terburu-buru melihat masa periode kades yang tinggal menghitung bulan. SP – Gresik

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0