Proyek Berbandrol 12, 245 Miliar di KUPP Tahuna Disinyalir Masih Bermasalah

Proyek Berbandrol 12, 245 Miliar di KUPP Tahuna Disinyalir Masih Bermasalah

 279 total views,  3 views today

PROYEK pekerjaan penataan fasilitas laut Tahuna yang berlokasi di Pelabuhan Tahuna berbandrol senilai Rp. 12,245,000,000,- dengan nomor kontrak: UM 003/18/UPP, tahun 19 yang dikerjakan PT. Abdi Pratama Perkasa (KSO) PT. Sarana Abadi yang dinyatakan telah selesai pengerjaannya pada Desember 2019 disinyalir masih menyimpan sedikit masalah dan disorot sejumlah warga.

Informasi dari beberapa sumber terpercaya yang beraktifitas setiap hari di Pelabuhan Tahuna menyebut volume (panjang-red.) dari pelebaran badan pelabuhan yang dikerjakan ternyata masih kurang dari volume yang sebenarnya.

Mereka mengatakan hal itu akibat dari 10 titik tiang pancang yang harus dikerjakan ternyata hanya tujuh titik yang terpancang. Kehabisan tiang pancang menjadi alasan dari pengurangan titik pancang yang seharusnya 10 titik tersebut berkurang.

Baca Juga:  Dana BOS Afirmasi di Sekolah Ini Diselewengkan Kepsek, Penjaga Sekolah Diangkat Jadi Bendahara?

Masalah ini saat dikonfirmasi bhayangkaranusantara.com kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas II Tahuna (KUPP), Mocodompis Muhaling diakui, kalau proyek berbandrol 12,245 miliar itu memang tak sesuai dengan rencana awal pekerjaan, karena tiang pancang yang ada tidak cukup (kurang jumlahnya-red.). Saat pemancangan, ternyata pada setiap titik harus memakai beberapa tiang pancang untuk mencapai dasar tanah yang keras di kedalaman laut.

Meski demikian dirinya tetap mengakui bahwa pengadaan tiang pancang sudah sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan dokumen kontrak yang ada.

Muhaling juga mengaku kalau proyek yang disinyalir masih meninggalkan masalah ini sudah diaudit BPK – RI. Namun tanpa menjelaskan seperti apa hasil pemeriksaan dimaksud. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada di Jakarta saat dihubungi wartawan via telepon dan pesan WA beberapa waktu lalu terkait masalah ini tak pernah memberikan jawaban, hingga berita ini diturunkan.

Lebih sulit lagi menghubungi tim audit BPK-RI untuk dimintai keterangan seputar hasil audit mereka pada proyek ini, Mocodompis Muhaling terkesan enggan memberikan nomor telepon. Dengan alasan tidak boleh sembarangan memberikan nomor telepon kecuali ada persetujuan dari tim audit BPK-RI.

Sementara nomor telepon dari pejabat pembuat komitmen yang diberikan Mocodompis Muhaling kepada bhayangkaranusantara.com, sampai berita ini diturunkan belum bisa terkoneksi alias tidak nyambung. Adrianto – Sangihe

Komentar Anda
%d bloggers like this: