Predikat WTP, Bukti Kerja Keras Pemkot Manado

 408 total views

PEMBERIAN Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan BPK RI kepada Pemkot Manado untuk empat tahun berturut-turut yakni sejak tahun 2017 s/d 2020 adalah bukti dan buah kerja keras seluruh perangkat kerja daerah.

“Sambil kerja keras Pemkot Manado dan seluruh jajarannya juga merupakan kado terindah buat Vicky Lumentut dalam mengakhiri masa jabatan sebagai Walikota Manado,” ujar Eugenius Paransi, SH, MH.

Namun demikian Opini WTP juga tidak terlepas dari peran dan tangan dingin seorang Kepala Badan (Kaban) Keuangan, Johnly Evans Tamaka, SE sosok birokrat yang kapabel, berkapasitas dan berintegritas.

Baca Juga:  Pemkab Gresik Raih Opini WTP ke 6, Bupati: "Pertahankan!"
Baca Juga:  First Lady Kota Manado Rapat Perdana dengan Pengurus TP-PKK Kecamatan se-Kota Manado

“Dapat disebut sebagai sosok pejabat yang tidak pernah terjerat persoalan hukum misalnya, terlibat perbuatan atau tindakan yang merugikan keuangan negara/daerah,” tandas Paransi, Staf Ahli Deprov Sulut.

Selain itu yang bersangkutan punya nilai plus tersendiri dalam mensinkronkan sistim tata kelolah administrasi dan keuangan daerah berdasarkan standar akutansi pemerintah.

Berbicara loyalitas, baginya harga mati dan tak bisa di tawar-tawar, mengabdi tanpa dibarengi ketaatan dan kepatuhan terhadap pimpinan bakal merugikan diri sendiri dan organisasi.

Sementara itu menyinggung keberhasilan meraih predikat Opini WTP bukanlah hal mudah, tata kelola administrasi dan keuangan daerah harus memenuhi sejumlah kriteria yang merupakan standart penilaian dalam pemberian opini oleh BPK RI yakni,

1. Kesesuain dengan Standart
Akuntasi Pemerintah
2. Kecukupan Pengungkapan
3. Kepatuhan Terhadap Peraturan
Perundang-undangan
4. Efektifitas Sistim Pengendalian
Intern (SPI)

Sementara hal koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi menjadi hal utama dan penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan yang didalamnya mencakup azas transparansi dan akuntabilitas.

“Sebuah pemerintahan yang good government pada hakekatnya harus bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tandas Paransi di kesempatan dialog dengan media bhayangkaranusantara.com Rabu, (12/5/21).

Dari sejumlah hal yang dikemukannya tadi, sepertinya telah diejahwantakan oleh seorang Johnly Tamaka. “Dan dia termasuk salah satu pejabat yang bebas dari sorotan miring baik yang datangnya dari warga kota manado maupun media,” imbuhnya.

Sementara menyoroti sistim rekrutmen, pemerintah daerah dewasa ini cenderung mengabaikan aturan dan lebih mengedepankan hal-hal yang berbau kelompok, keluarga, kerabat, sobat dan kenalan dan tak mengherankan kalau aroma distorsi muncul di sana-sini.

Rekrutmen, penjenjangan dan promosi sepatutnya merujuk pada merit sistim yakni menyangkut kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil, wajar tanpa mem- bedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

‘Saya berharap merit sistim menjadi pijakan dalam proses rekrutmen, penjenjangan dan promosi, tanggalkan paham oligarki, kedepankan paham demokrasi yang tidak membeda-bedakan latar-belakang seseorang,” paparnya. John-Sulut

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0