Polres Sangihe Tetapkan 4 tersangka Kasus Dugaan Korupsi Internet Desa

bhayangkaranusantara.com, Sangihe : setelah menetapkan empat (4) tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan internet desa yang merugikan negara sekitar 5 miliard rupiah, kasus yang berproses sejak tahun 2019 ini akhirnya masuk babak baru dan dipastikan akan tuntas.

Setelah kurang lebih 3Tahun berproses di polres Kepulauan Sangihe ( sejak 2019) kasus dugaan korupsi internet desa akhirnya tiba pada proses penetapan tersangka.
Menyusul dilaksanakannya pers comprence bertempat di Aula Mapolres Sangihe, Kamis (15/9/2022),

Pada kesempatan itu, Kapolres Sangihe AKBP Denny Welly Wolter Tompunuh menyampaikan ada 4 orang yang telah di terapkan sebagai tersangka. Masing-masing berinisial RS, B, SI, dan JG,
Seorang diantaranya sudah kami tahan, tersangka JG yang juga adalah pejabat eselon II pada pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Sangihe, namun saat ini dia sedang dalam penanganan pihak medis pada salah satu rumah sakit di kota Manado.

“Jadi sudha ada 4 tersangka yang di tetapkan dan seorang diantaranya sudah kami tahan. Sementara jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan internet desa kali ini ditaksir mencapai 5 miliar rupiah lebih, ” Ungkap Tompunuh.

Terkait 4 tersangka ini, kapolres Sangihe Denny Welly Wolter Tompunuh menjelaskan , bahwa mereka mememiliki peran masing-masing, di mulai dari penyedia barang jasa maupun penyelenggara negara (pejabat teknis ) Tompunuh juga memastikan , bakal masih ada lagi tersangka baru yang sementara dalam proses pengembangan kasus ini.

Begitu pun untuk jeratan hukumnya menurut Kapolres di lakukan Masing-masing, seperti RS akan di kenakan pasal 2 dan pasal 3 UU Republik Indonesia No. 31 1999, yang telah di ubah ke UU No. 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan korupsi, untuk inisial B dan SI akan di ken akan pasal 2 dan pasal 3 UU Republik Indonesia No. 31 1999, telah di ubah ke UU No. 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat 1 dan junto pasal 56 KUHP.

Baca Juga:  Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Ini Ditahan Kejari Minahasa

“Sedangkan untuk JG dikenakan pasal 2 dan pasal 3 UU Republik Indonesia No.. 31 1999, yang telah diubah ke UU No. 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan korupsi, ” Tutup Tompunuh.

Adrianto

Komentar Anda