"Peredaran Narkoba Dikendalikan dari Penjara, Ini UUD...!!!” | Bhayangkara Nusantara

“Peredaran Narkoba Dikendalikan dari Penjara, Ini UUD…!!!”

 4,595 total views

WACANA pembahasan pembubaran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilontarkan anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu beserta Komisi III DPR RI menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ancaman tersebut bahkan sempat membuat berang Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN RI) Irjen Pol. Arman Depari. “Silakan saja bubarkan, sekalian saja anggota di dalamnya dibakar dan dikremasi saja,” jelas Arman dalam pernyataannya yang sempat viral di berbagai media.

Tak hanya Arman Depari, reaksi keras juga datang dari pegiat anti narkoba. Ketua Umum Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (Prenas FOKAN) Jefri T. Tambayong, STh, SH dengan tegas menyatakan bahwa dalam pemberantasan narkoba BNN sudah berdarah-darah.

Kepada bhayangkaranusantara.com di sela Pelatihan Keterampilan Hukum “Law Firm Jefri Tambayong & Partner’s” di Gedung Lawfirm JT & Partner’s Jakarta Timur, Sabtu (30/11/2019), Praktisi Hukum yang juga Ketua Umum Garda Mencegah dan Mengobati ini mengungkapkan semua pemikirannya? Mulai dari kebijakan regulasi, P4GN, praktek dan modus peredaran narkoba yang dikendalikan dari balik Lapas hingga solusi rehabilitasi dalam penanganan penyalahguna narkoba. Berikut petikan wawancaranya:

 Bagaimana Anda melihat wacana Komisi III tentang pembubaran BNN?

Tentunya terjadi pro dan kontra dan tanggapan beragam. Ada yang mungkin setuju dengan pendapatnya. Mereka menganggap BNN tidak kelihatan kerjanya. Tapi kami pemerhati narkoba melihat BNN justru sudah berdarah darah. Tapi bukan berarti BNN tidak ada kelemahan, mungkin saja ada. Tapi hal ini bukan berarti harus dibubarkan, harus dikuatkan. Karena BNN ini lahir, saya sepakat dengan Deputi Pemberantasan BNN yang mengatakan bahwa BNN lahir dari Undang-Undang 35 Tahun 2009. Jadi tidak serta merta kemauan kelompok, golongan atau organisasi apapun, tapi undang-undang yang melahirkan. Kalau BNN harus dibenahi, dievaluasi, itu saya sepakat. Karena dari 3 pilar yang ada di BNN, Pilar Pemberantasan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat, P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) itu yang mana yang mau dievaluasi. Tapi tidak bisa digeneralisir seluruhnya. Dilihat secara komprehensif, sehingga penanganan ini dari hilir ke hulu. Maksudnya, regulasi pemerintah dan grass root (akar rumput) itu harus selaras, sepaham dan sejalan. Kalau tidak bahaya…!!!

Baca Juga:  Lapas Jakarta Marak Narkoba, FOKAN Geruduk Kemenkum HAM Minta “Ganti Kakanwil DKI...!”

 Pengendalian narkotika paling banyak di lapas, bisa jelaskan modus sindikat di sana?

Sebelum bicara modus kita bicarakan akar masalahnya, yakni penjara menjadi 70 – 80% peredaran narkoba dikendalikan dari penjara. Ini “UUD”, bukan Undang-Undang Dasar, “Ujung Ujungnya Duit”. Karena uang yang beredar di narkoba ini tidak sedikit, tidak kurang hampir 100 triliun yang beredar bahkan ada yang bilang bisa 300 triliun. Tapi kalau kita pakai data pemerintah, hampir 100 triliun dari peredaran narkoba. Jadi yang kami namakan dalam bisnis unlimited moneyUang yang tanpa batas ini menjadi suatu daya tarik sehingga orang akhirnya pasang badan, baik itu oknum di lapas maupun orang-orang yang sudah tertangkap. Yang harusnya masuk penjara itu bertobat dan insyaf, di dalam penjara itu dia malah jadi kurir, pengedar, bandar bahkan memproduksi di dalamnya. Kembali ke modus-modusnya, banyak sekali dan ditangkapi. Ada yang dimasukan di makanan, softex, dikirim kasurnya dan segala macam modus. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada penggunaan handphone yang begitu bebas masuk sana, walaupun itu terlarang.

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0