Perangi Mafia dan Karpet Merah bagi PMI Versi Kepala BP2MI

Penulis :

Hence Mandagi

Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia

Gaya kepemimpinan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani yang sangat tegas dan lugas membela kepentingan para Pekerja Migran Indonesia, memang sering mengusik pihak- pihak yang selama ini menjadikan PMI sebagai sapi perahan

Namun Benny Ramdhani malah begitu lantang dan lugas memberi karpet merah bagi Pekerja Migran Indonesia di seluruh arah kebijakan dan sikapnya. Sejak dipercayakan Presiden RI Joko Widodo menduduki jabatan Kepala BP2MI, Benny Ramdhani secara tegas menjalankan tugasnya melindungi para pahlawan devisa dengan segala konsekwensinya tanpa pandang bulu.

Bhayangkara Nusantara

Tak pelak, BP2MI langsung menjadi musuh bebuyutan para mafia penyelundup Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri lewat jalur ‘sim sala bim’ alias jalur ilegal.

Perubahan radikal di era Benny Ramdhani menjabat Kepala BP2MI memang sangat mengusik para pebisnis pengiriman PMI ilegal.

Selain itu, kebijakannya memberi fasilitas eksklusif bagi PMI di berbagai bandara Internasional di Indonesia tentunya mematikan para mafia yang selama ini menjalankan praktek pungli dan pemerasan terhadap para PMI yang pulang kampung dari Luar Negeri.

Alhasil tidak ada lagi isu PMI yang dari Luar Negeri tersentuh oknum-oknum mafia di bandara yang memeras dengan berbagai alasan dan aturan hukum.

Menariknya, baru di era ini PMI yang hendak berangkat ke luar negeri dilepas langsung Presiden RI Joko Widodo, dan sejumlah petinggi di negeri ini. PMI merasa sangat dimanusiakan dan dihargai.

Perlindungan PMI dari mulai berangkat sampai kembali ke Indonesia sudah menjadi program prioritas BP2MI sejak Ramdhani mengendalikan institusi ini. Fasilitas jaminan kesehatan atau klinik kesehatan juga kini berdiri untuk memanjakan PMI.

BP2MI bahkan menyambut PMI di bandara bak tamu VVIP lewat jalur khusus tanpa harus mengantre dengan penumpang lain yang baru tiba di tanah air.

Baca Juga:  Wantania Figur Layak Menduduki Jabatan Sekertaris Daerah Kabupaten Minahasa

Mafia PMI yang selama ini bercokol menggerogoti PMI dari berangkat hingga kembali ke tanah air, sudah terputus mata rantai berkat solidnya jajaran BP2MI di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui peran Benny Ramdhani.

Baru-baru ini, karpet merah bagi PMI kembali digelar Benny Ramdhani. Namun kali ini ternyata mulai ‘mengusik’ oknum pejabat Kementrian Keuangan RI. Hal itu mencuat ketika 102 kontainer barang kiriman para PMI yang terdiri dari 67 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan 35 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan membuat Benny Ramdhani meradang.

Benny langsung beraksi keras bahwa barang PMI itu ditahan Bea Cukai karena dianggap merupakan barang impor yang mengganggu dunia usaha, khususnya UMKM.

Padahal menurut Benny 102 kontainer yang tertahan itu berisi barang yang ditujukan bukan untuk diperjualbelikan lagi di dalam negeri, melainkan barang-barang yang dikirim PMI kepada keluarganya di Indonesia sebagai hadiah.

Ia menegaskan, PMI mengirim barang untuk kado keluarga tercintanya di kampung halaman, meskipun tidak semuanya barang baru. Benny pun meminta semua pihak menghargai PMI sebagai pahlawan devisa. Dia pun merasakan kesedihan dan betapa sakitnya perasaan ribuan PMI yang barang-barangnya tertahan Bea Cukai.

Benny juga mengaku dirinya pernah bertemu Jokowi pada awal Agustus lalu dan meminta adanya relaksasi pajak barang bagi PMI dan sudah menyetujui usulannya.

Usulan relaksasi pajak itu khusus bagi PMI yang namanya tercatat dalam Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI) dengan pembebasan bea masuk barang sebesar 1500 US$ per tahun.

Menurut Benny, BP2MI juga mengajukan usulan pembebasan biaya international mobile equipment identity (IMEI) ponsel para PMI ketika mereka tiba atau kembali di tanah air. Pihak Benny mengusulkan hal itu hanya maksimal bagi dua unit ponsel milik setiap PMI.

Baca Juga:  Teruji Kebaikan Hatinya, Meski Terpandang WL Tetap Rendah Hati

Sayangnya karpet merah yang digelar BP2MI rupanya mengusik ketenangan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Prastowo langsung angkat bicara perihal protes Kepala BP2MI Benny Rhamdani soal kontainer berisi barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) yang masih tertahan di Pelabuhan Semarang dan Surabaya.

Yustinus mengaku menyayangkan sikap Kepala BP2MI yang terlalu sering bicara ke publik tanpa koordinasi terlebih dahulu.

Pihaknya mengaku akan melakukan tindakan dengan merevisi Permenkeu dan Permendag. Selain itu, aturan juga akan dipercepat.

“Saya buka permasalahan di lapangan agar publik paham dan tergocek menyalahkan Bea Cukai atau Kemendag. Lalu sahabat PMI dimobilisasi utk membenci institusi2 pemerintah. Ada baiknya kita berkomunikasi dan berkoordinasi lebih baik agar perbaikan menyeluruh dapat segera terwujud,” paparnya sebagaimana dikutip dari media sosial.

Tidak terima dengan tuduhan Stafsus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo, bahwa pihaknya memobilisasi agar PMI membenci pemerintahnya sendiri, Benny Rhamdani balik mengancam akan melaporkannya ke polisi. Hal itu disamlaikannya dalam jumpa pers di Kantor BP2MI, Jakarta, (4/12/2023).

Benny beranggapan, pernyataan Yustinus Prastowo adalah menuduh dirinya sebagai Kepala BP2MI telah memobilisasi agar PMI membenci pemerintahnya sendiri. Ini, menurutnya, tuduhan serius, ,” ujar Benny dalam jumpa persnya di Kantor BP2MI, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Benny menegaskan, apa yang ia suarakan ini merupakan keinginan para PMI yang curhat hingga marah-marah kepadanya di Medsos.

Menurut politisi Hanura ini, sesungguhnya persoalan ini solusinya sederhana. Pihak Bea Cukai cukup mengeluarkan barang-barang milik PMI seperti biasa, dengan dikenakan biaya seperti sebelum rencana relaksasi. Hal inilah yang telah diutarakan para PMI maupun pihaknya.

Adapun untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut milik PMI atau bukan kata Benny, juga sederhana. Cukup mencocokkan data yang dipegang pihak bea cukai dengan data Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), yang didalamnya terdapat daftar lengkap nama-nama PMI.

Baca Juga:  Resmi Dilantik, Hukum Tua Desa Kasuratan Rangkul Semua Pihak

Untuk memastikan (barang itu milik) PMI dapat diintegrasi dengan SISKO yang nama-nama PMI dipegang Bea Cukai di lapangan.

Jika alasan penahanan barang-barang PMI lantaran ada dokumen yang belum lengkap, seperti yang disampaikan Yustinus, menurut Benny tak mungkin semua barang pada ratusan kontainer bermasalah dengan hal yang sama. Ia yakin hal itu terjadi pada kasus tertentu saja, tidak keseluruhan barang atau kontainer.

Benny juga menandaskan pihaknya tidak membela perusahaan jasa pengiriman, karena yang dibelanya adalah barang milik PMI.

Di era Jokowi menjadi presiden dan BP2MI dipimpin Benny Ramdhani, istilah Tenaga Kerja Indonesia sudah bertransformasi menjadi pekerja migran. Kalau dulu orang menamakan profesi pembantu di luar negeri seolah pekerjaan hina, sekarang justeru dimanusiakan sebagai pekerja migran.

Sosok Benny, bagi penulis adalah pribadi yang tak mengenal takut menyuarakan kebenaran. Sejarah reformasi mencatat, ketika Presiden Kedua RI Soeharto berkuasa, Benny Ramdhani menjadi mahasiswa pertama yang berani melawan Soeharto lewat aksi Mogok Makan. Ia menuntut Soeharto lengeser. Aksinya itu cukup efektif memprovokasi mahasiswa menentang Soeharto.

Kalau sekarang dia ditekan oleh pejabat sekelas Stafsus Menkeu, akankah Benny Ramdhani bakal terjungkal dan kalah dengan kekuatan institusi lain akibat kengototannya memberi karpet merah bagi Pekerja Migran Indonesia?   Hanya waktu yang akan menjawabnya.

Penulis :

Hence Mandagi

Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia

Komentar Anda