Perang Urat Syaraf di Kedungdawa: Mantan Buka-bukaan, BPD Bongkar Fakta | Bhayangkara Nusantara

Perang Urat Syaraf di Kedungdawa: Mantan Buka-bukaan, BPD Bongkar Fakta

 678 total views

PERANG urat syaraf terjadi di media. Mantan Kades Kedungdawa, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Daryono, SE yang beberapa pekan diguncang berita miring terkait dalam kasus dugaan tilep uang Dana BUMDes Jaya Makmur sebesar 300 juta akhirnya buka suara menepis tudingan tersebut.

Klarifikasinya dalam berita di media ini, Kamis (1/4/21) dengan judul Dituding Berita Miring, Mantan Kades Kedungdawa Buka-Bukaan, Ketua BUMDes dan BPD Angkat Bicara, mendapat reaksi keras, sehingga membuat perang psikologis dalam kasus “bernuansa politis” tersebut semakin memanas.

Gayung bersambut, reaksi datang dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungdawa dan anggotanya, tak lama setelah sang mantan buka-bukaan dengan menggelar jumpa pers menanggapi pemberitaan bhayangkaranusantara.com.

Di hadapan warga, Ketua BPD Kedungdawa yang baru dilantik, Sarki bersama anggotanya bongkar fakta sebenarnya dari kisruh dugaan penggelapan dana BUMDes Jaya Makmur oleh mantan kades senilai 300 jutaan itu.

Baca Juga:  Perlahan, Kasus Dugaan Penguasaan Lahan Tanpa Hak di Desa Temiyangsari Terbongkar
Baca Juga:  Masyarakat Temiyangsari, Indramayu Ungkap Dugaan Penguasaan Lahan Tanpa Hak

“Saya selaku Ketua BPD yang Baru dilantik bersipat netral tidak memihak salah satu calon kandidat kades dan saya menemukan data dugaan penggelapan dana BUMDes Jaya Makmur sebesar 300 jutaan. Ini hasil temuan kami sendiri saat saya cross chek data yang ada di Bendahara Desa Kedungdawa,” ungkap Sarki, Jumat (2/4/21).

Sarki juga mengatakan pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Indramayu itu atas dasar inisiatif sendiri. Bukan dorongan dari masyarakat Desa Kedungdawa ataupun dari lawan politik mantan kades.

“Perlu saya beritahukan kepada semua masyarakat, khususnya Desa Kedungdawa, dengan ini saya selaku BPD bersifat netral. Saya melaporkan dugaan penggelapan dana BUMDes sudah masuk ke ranah hukum di Kejari Indramayu, tinggal nunggu proses perkembangannya,” bebernya.

Hal ini juga dibenarkan Tokoh Masyarakat Desa Kedungdawa Tedy Kurniawan. “Benar, BPD melaporkan ke Kejari tidak ditunggangi sekelompok masyarakat, tapi atas dasar sendiri,” kata Tedy.

Tedy mengatakan, bila BPD merasa ditunggangi sekelompok masyarakat, hal itu suatu penghinaan, karena lembaga tersebut wadah generasi intelektual Desa Kedungdawa dan memiliki prinsip sendiri.

Hal senada diungkapkan tokoh pemuda Desa Kedungdawa, Taufik kepada media ini. “Ya, betul pak. Masyarakat hanya bisa mendukung proses Kejari Indramayu dalam menerima pengaduan dugaan kasus BUMDes ini,” kata Taufik di Kantor Desa Kedungdawa, seraya menegaskan, itu murni atau mutlak temuan BPD, bukan dari masyarakat.

Ia menambahkan, dari simpang siur informasi kasus ini, berbagai elemen masyarakat, khususnya Desa Kedungdawa masing-masing mempunyai hak untuk menuangkan pendapatnya.

“Untuk itu pihak terkait harus segera melakukan tindakan agar tercipta situasi aman dan kondusif dalam pesta demokrasi pemilihan calon kades nanti. Untuk pelapor dan terlapor kita serahkan kepada hukum yang berlaku di NKRI,” jelasnya. Atim Sawano/BN1 -Indramayu

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
7
+1
3
+1
1
+1
0