Pengusaha Jaskon Abaikan Hak Tenaga Kerja, Ribuan Buruh Proyek tak Miliki JKK dan JKM | Bhayangkara Nusantara

Pengusaha Jaskon Abaikan Hak Tenaga Kerja, Ribuan Buruh Proyek tak Miliki JKK dan JKM

 165 total views

SEJUMLAH pengusaha jasa konstruksi (jaskon) Sangihe sering mengabaikan hak para tenaga kerja untuk dimasukkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) sehingga ribuan buruh proyek dipekerjakan tanpa perlindungan dari program JKK dan JKM.

Sebenarnya, pemerintah pada hakekatnya telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan di Indonesia agar tidak merugikan berbagai pihak, yaitu pihak tenaga kerja maupun perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja.

Namun di Kabupaten Sangihe, masih banyak para kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi enggan memasukkan para buruh pekerja proyek sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Hal ini ditegaskan kembali Kepala Dinas Tenaga Kerja Ddaerah Kabupaten Sangihe, Drs. Dokta Pangandaheng, ME kepada bhayangkaranusantara.com, Rabu (7/10/20) di Tahuna.

Menurut dia, pada tahun 2019 lalu pihaknya telah mengundang seluruh kontraktor/pengusaha jaskon untuk mengasosiasikan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di dalamnya ada hak dan kewajiban pengusaha jasa konstruksi.

Baca Juga:  Camat Bojong Sebut Kades Cikeris Tukang Sulap Profesional

Terkait masalah ini, Pangandaheng bahkan pernah menegur langsung salah seorang pengusaha jaskon yang sedang membangun puskesmas di wilayah Kecamatan Tabsel Tenggara. Sedangkan untuk mengatasi masalah ini Pangandaheng berencana mengundang ulang semua Pengusaha Jaskon Sangihe demi kepentingan dan keselamatan kerja ribuan buruh proyek.

Selain itu Pangandaheng berharap adanya dukungan kerja sama dari pihak pengelola keuangan daerah agar dalam proses pencairan uang muka proyek harus dilampirkan bukti slip penyetoran jaminan kecelakaan kerja bagi buruh yang dipekerjakan pada proyek itu. Karena kebijakan ini dipastikan dapat memaksa kontraktor “kumabal” untuk taat pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Sementara manfaat yang dapat diterima oleh peserta program JKK dan JKM ketenagakerjaan bagi yang mengalami kecelakaan kerja memiliki 14 manfaat pelayanan kesehatan, di antaranya perawatan tingkat pertama dan lanjutan, pemeriksaan dasar dan lanjutan, perawatan intensif, rawat inap kelas (1), penanganan khusus operasi, pelayanan darah, rehabilitasi medik dan alat kesehatan.

Sedangkan santunan berupa uang di antaranya santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan kematian dan biaya pemakaman, santunan berkala, biaya rehabilitasi bahkan beasiswa bagi anak dari pekerja yang meninggal dunia. Semua ini telah diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) 82 tahun 2019.

Meskipun pihaknya bersama pimpinan daerah ini akan terus bekerja keras memperjuangkan hak hak para tenaga kerja di Sangihe, namun Dokta Pangandaheng tetap berharap adanya kerja sama dari semua pihak, terlebih peran aktif Pers dan LSM sebagai salah satu kekuatan kontrol yang handal dalam penguasaan lapangan.

Dari pantauan bhayangkaranusantara.com ke beberapa wilayah kecamatan dan kota Tahuna selama sepekan, memang sangat banyak ditemukan pekerja buruh proyek tak miliki kepesertaan program JKK dan JKM. Adrianto Sangihe

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0