Pemerintah Diminta Utamakan Kepentingan Publik

 585 total views

 

MANADO – Pelaksanaan tata ruang perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasannya. Selain itu, harus dibarengi dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Fungsinya adalah, sebagai pengawal kepentingan publik dan penjaga terciptanya keadilan sosial.

Bila tidak ada upaya penertiban pemanfaatan, maka setiap indikasi ketidaksesuaian dan pelanggaran ruang berujung pada sulitnya mewujudkan kesejahteraan umum.

Pemanfaatan ruang yang tepat akan berdampak positif diberbagai sektor, misalnya saja pariwisata. Kian banyaknya area wisata yang dibangun, akan lebih ramai pula turis berdatangan. Sehingga dapat berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:  Jelang Pelantikan Walikota Baru, DPRD Tomohon Warning JFE Tidak Buat Gaduh

Menyikapi hal ini, Irjen Pol. (Purn.) Dr. Ronny Franky Sompie S.H., M.H., mensupport pemerintah baik Pemprov, Pemkab dan Pemkot agar akses publik semakin disediakan.

“Mungkin kita perlu memberikan semangat kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota guna menyiapkan Grand Design/Blue print untuk Tata Ruang Lokasi Wisata di pinggir sungai, danau dan pantai bagi kepentingan publik seperti di Singapore, Australia, Malaysia bahkan juga yang sudah ada di Bali,” kata mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

Baca Juga:  Sekdaprov Bengkulu: Vaksin Instrumen Terakhir Putus Penyebaran Covid-19

Bilangnya lagi, penataan kota yang menyediakan ruang publik cukup luas akan memberikan kenyamanan bagi warga untuk menikmati keindahannya..

“Kota-kota wisata di Indonesia bisa ditata seperti Pemerintah Singapore, meskipun malam hari nampak indah,” ujar Ronny, kepada media ini melalui WhatsApp (24/10/2021).

Putra daerah ‘Bumi Nyiur Melambai’ Sulawesi Utara yang pernah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyebut, bahwa kota wisata memang perlu dikendalikan dengan tata ruang yang disiapkan untuk kepentingan bersama. Tidak hanya kepentingan investor semata.

“Investor bisa dikendalikan, mengikuti maupun menyesuaikan dengan tata ruang yang diatur oleh pemerintah,” tandas Kapolda Bali, tahun 2015 ini.

Ref:( Bertje/Handry Sulut)

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0