Pembahasan APBD-P Kota Manado Ditolak Pimdekot, AWPI Sulut Desak Altje dan Nortje Mundur – Bhayangkara Nusantara
Pembahasan APBD-P Kota Manado Ditolak Pimdekot, AWPI Sulut Desak Altje dan Nortje Mundur

Pembahasan APBD-P Kota Manado Ditolak Pimdekot, AWPI Sulut Desak Altje dan Nortje Mundur

 572 total views,  1 views today

PENOLAKAN sepihak terhadap pembahasan rancangan APBD-P Kota Manado tahun 2020 oleh oknum Ketua dan Wakil Ketua Dekot, Altje Dondokambey dan Nortje Van Bone dinilai cacat formal dan pelanggaran terhadap Tata-Tertib Dewan. Akan tetapi hal tersebut tak membuat Walikota DR. Ir. GS Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA putus harap dan patah arang.

Penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tetap berjalan meskipun di tengah-tengah kesulitan akibat kebijakan kedua oknum Pimdekot yang tak memikirkan nasib rakyat. “Tapi hal tersebut tak menyurutkan niatnya untuk menunaikan tugasnya sebagai orang nomor satu Kota Manado dalam memberi yang terbaik buat rakyatnya,” ucap Ramleey Mamuaya, saat dihubungi wartawan media ini Jumat, (6/11/20).

Baca Juga:  Lanud Adi Soemarmo Gelar Donor Darah Bantu Stok PMI

Pernyataan oknum Ketua Dekot yang menyebut dirinya belum berpengalaman disertai ucapan APBD-P kadaluarsa, menurut DR. Ramleey Mamuaya, MM, MTh mencerminkan ketidak-mampuan dan ketidak-cakapan seorang yang disebut ketua dewan. “Kalau tidak mampu sebaiknya mundur,” tegas Mamuaya, Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Sulawesi Utara.

Baginya tidak ada sesuatu yang mendasar buat kedua oknum pimpinan dewan membatalkan pembahasan APBD-P hanya karena belum berpengalaman. “Ironi dan tamparan buat anggota dewan yang lainnya, nila setitik merusak susu sebelanga, citra anggota Dekot Manado tercoreng akibat ulah kedua oknum Pimdekot yang dinilai lebih mengedepankan kepentingan sesaat ketimbang memikirkan hidup dan mati warga Kota Manado,” ujar Mamuaya.

Kalau ada sinyalemen bahwa Pemkot Manado dituding sering tidak melakukan koordinasi, sinkronisasi dengan pihak Dekot terkait refocusing, rasionalisasi dan realokasi anggaran bahkan maladministrasi, Pimdekot dapat saja melakukan komunikasi dengan Walikota Vicky Lumentut terkait hal tersebut. “Bukannya berlindung dibalik alasan yang tidak mencerminkan eleganitas seorang pimpinan dewan,” ucap Egenius Paransi, SH, MH.

Sepengetahuannya, refocusing, rasionalisasi dan realokasi anggaran oleh Pemkot Manado merujuk pada penetapan pemerintah pusat yang menetapkan wabah pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam Covid-19 Nasional dan berbagai rujukan aturan yang memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan kebijakan sebagaimana dimaksud serta tidak membutuhkan pembahasan atau persetujuan dewan.

Dekot hanya diberi pemberitahuan tentang refocusing, rasionalisasi dan realokasi anggaran, sementara menurutnya, pergeseran anggaran dalam rangka penanganan, pengendalian dan pencegahan Covid-19 dilakukan Pemkot Manado pada dua mata pos anggaran. “Yakni rasionalisasi anggaran belanja modal dan belanja barang dan jasa,” ungkap Paransi.

Baca Juga:  Hari Ini, Pemdes Atue Bagikan BLT Dana Desa Tahap II dan III

Menyikapi dengan tidak disetujuinya dana pinjaman PEN Rp. 300 miliar dari salah-satu anak perusahaan BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan dimasukan dalam anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2020 oleh Pemkot Manado diduga lebih berorientasi pada kepentingan politik. “Padahal kegiatannya berorientasi pada kegiatan fisik, bukan pada kegiatan non fisik, namanya pinjaman, wajib hukumnya dikembalikan,” tutur Mamuaya.

Dana PEN peruntukannya jelas, sesuai regulasi, Pemerintah Pusat melarang penggunaan dana PEN pada kegiatan yang tidak produktif. Dengan kata lain, dana tersebut ditujukan buat Pemulihan Ekonomi Nasional (Stimulus ekonomi) untuk merangsang perputaran dan pertumbuhan ekonomi. “Jadi tidak benar kalau ada persepsi yang keliru tentang penggunaan dana PEN pada hal-hal yang tidak produktif,” tambah Mamuaya.

Tak berbeda jauh dengan tanggapan Mamuaya, Staf Ahli Deprov Sulut Egenius Paransi mengatakan, untuk merangsang perputaran dan pertumbuhan ekonomi, dana PEN merupakan salah-satu instrumen pemerintah pusat dalam mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja dan masyarakat mendapatkan penghasilan.

“Saya makin jadi tak mengerti dengan sikap penolakan kedua pimpinan Dekot Manado terkait pembatalan pembahasan APBD-P 2020, masih layak’kah mereka disebut wakil rakyat? Wakil rakyat sejatinya bertanggungjawab kepada rakyat, yang memilih mereka kan rakyat bukan partai, berbaktilah dan mengabdikan diri hanya untuk rakyat, bukan kepada partai,” pungkasnya. John-Sulut

Komentar Anda

Bagaimana Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0