Oknum Ketua Dekot Talaud Diduga Hambat Pembahasan Dan Pengesahan APBD Induk Dan APBD-P Talaud

Oknum Ketua DPRD Kabupaten Talaud dan sejumlah oknum anggota Dekab, diduga merancang skenario yang di design sedemikian rupa untuk menjatuhkan nama baik sosok yang juga disebut sebagai Pemangku Adat tertinggi di Bumi Porodisa, selain itu ada keanehan yang patut diduga di balik demo tersebut berdiri partai tertentu.

 

Untuk di ketahui selama pembahasan APBD Induk maupun APBD-P tidak sekali pun di hadiri oknum ketua dewan bahkan fraksi sebutlah fraksi PDI-P kalau pun ada itu bukan berasal dari PDI-P tapi partai lain yang tergabung satu fraksi dengan PDI-P,” sebut Jim Tindi.

 

Bahkan lebih dari itu fraksi PDI-P sempat menyurat kepada Gubernur Sulut tentang pembahasan APBD maupun APBD-P dimana fraksi PDI-P menganggap pembahasan tersebut serta penetapannya tidak sah karena tidak memenuhi kuorum dan tidak di pimpin oleh ketua dewan, di tepis Stafsus Bupati Jim Tindi.

 

Menurutnya itu hanya alasan yang sengaja di buat-buat, bagaimana mungkin tidak memenuhi kuorom, sementara yang menandatangani daftar hadir sebanyak 18 orang anggota Dekap Talaud, apanya yang tidak memenuhi kuorum.

 

Sementara itu meski pun tidak di hadiri oleh ketua dewan terkait pembahasan APBD induk bahkan APBD-P tidak akan berpengaruh apa-apa sebab, pimpinan dewan bersifat kolektif kolegial sehingga meski pun tidak di hadiri ketua dewan, pembahasannya sah, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan di pertegas lewat tata tertib dewan,” jelas Tindi, Calon Anggota Legislative Kota Manado yang di usung Partai Demokrat, Dapil Tuminting-Bunaken.

 

Sementara itu tersendat-sendatnya pembahasan APBD-P oleh tim evaluasi Pemprov. Sulut yang oleh sementara pihak menduga lebih barbau politik, ketimbang bekerja secara profesional. Fungsi dan peran pemerintah bekerja bukan berorientasi pada kelompok tertentu atau bahkan partai tentu tapi bertugas dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga:  Tinjau Prokes di Sekolah, Bupati Lampung Tengah Pesan: Jangan Ada Pungli

 

Akan tetapi menjadi lain, ketika tugas dan kerjanya sebagai aparatur pemerintah di balut oleh kepentingan politik, seperti misalnya oknum Ketua Dewan Kabupaten Talaud yang diduga bekerja untuk kepentingan fraksinya ketimbang memikirkan nasib dan hajat hidup orang banyak didalamnya nasib ASN lebih khusus tenaga kerja (Nakes) meradang, akibat ulah oknum ketua Dekab Talaud yang mengabaikan hak-hak mereka, miris tapi itu kata yang tepat buat oknum pimpinan dewan itu,” tandasnya. (John-Sulut)

Komentar Anda