Mobilitas Kekuatan ASN Terlibat dalam Politik Praktis dan Pelanggaran TSM Terus Merambah Tomohon – Bhayangkara Nusantara
Mobilitas Kekuatan ASN Terlibat dalam Politik Praktis dan Pelanggaran TSM Terus Merambah Tomohon

Mobilitas Kekuatan ASN Terlibat dalam Politik Praktis dan Pelanggaran TSM Terus Merambah Tomohon

 365 total views,  1 views today

PERGERAKAN oknum pejabat kerabat dekat salah satu pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada Tomohon yang menerapkan pelanggaran politik Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) terus merambah Kota Tomohon dan menjadi sorotan publik.

Tak hanya itu, mobilitas kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam politik praktis, yaitu dari ASN pada instansi-instansi, kecamatan, kelurahan dan linmas jua tak lepas dari permainan TSM oknum pejabat kerabat dekat salah satu pasangan calon.

Dari fakta yang terlihat, kasus paling menonjol pada kegiatan bertajuk refreshing Kader Kesehatan dan Kader Keluarga Berencana (KB) yang digelar pada medio 25 November 2020, di Aab Guest House, Kota Tomohon.

Kegiatan tersebut dihadiri pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota, Jilly G Eman dan Virgie Baker (JGE-VB), dilanjutkan kegiatan jalan sehat oleh kader kesehatan dan kader KB pada Jumat 27 November 2020 yang diadakan Pemerintah Kota, namun ratusan kader yang mengikuti kegiatan menggunakan atribut calon JGE-VB.

Baca Juga:  Dianggap Tak Patuhi Maklumat Kapolri, Ini Jawaban Polda Sulut
Baca Juga:  Mangkir Panggilan, Akhirnya JFE Datangi Bawaslu Kota Tomohon, Belasan Dewan Juga Diperiksa

Begitu masif memang, para ASN tak lagi takut terlibat dalam dukung mendukung calon yang telah dikondisikan sedemikian rupa oleh oknum pejabat yang notabene kerabat dekat dari pasangan calon JGE-VB.

Melihat fenomena pelanggaran TSM yang dimainkan di Pilkada Tomohon, mantan Komisioner Bawaslu Tomohon tiga periode, Jack Budiman angkat bicara. Menurutnya, Bawaslu harus ada pemetaan, karena ada anak walikota yang mencalonkan dalam pilkada.

“Maka hal ini masuk dalam indeks kerawanan yang menjadi fokus pengawasan terhadap pasangan calon yang notabene orang tuanya masih menjabat sebagai walikota,” jelas pengacara ini.

Budiman mengatakan, dengan adanya anak walikota mencalonkan dalam pilkada, secara tegas harusnya menjadi ekstra pengawasan bagi Bawaslu.

“Kalau banyak kegiatan yang diduga TSM, pertanyaannya apakah Bawaslu hadir di situ atau tidak? Jika melihat fakta yang ada dengan banyak masyarakat yang melaporkan tentang pelanggaran TSM, seharusnya Bawaslu bersikap tegas, harus ada sikap Bawaslu untuk turun mencari informasi bahkan memproses secara profesional dan independen terhadap laporan dan temuan pelanggaran TSM itu,” kata Budiman.

Budiman pun menyatakan, jika Bawaslu tidak bekerja profesional, maka silahkan laporkan ke DKPP. Bert – Sulut

Komentar Anda

Bagaimana Reaksi Anda?
+1
0
+1
3
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0