Miliaran Rupiah Anggaran Proyek Ranowangko Tuai Sorotan, Kadis PUPR Kota Tomohon Bungkam

 1,094 total views,  1 views today

PENGGUNAAN anggaran di sejumlah item pekerjaan Daerah Irigasi (DI) Ranowangko kini menuai sorotan. Pasalnya, proyek-proyek yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ini disebut-sebut tidak sesuai dengan realisasi fisik, bahkan terindikasi fiktif.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, diketahui pada tahun 2017 terdapat Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ranowangko senilai Rp. 1.424.560.000, tahun 2018 Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ranowangko Rp. 1.492.610.000 dan Normalisasi Saluran Sungai Ranowangko Rp. 681.780.000.

Sementara tahun 2019 ada Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ranowangko Rp. 1.968.090.892 serta tahun 2020 Rp. 586.868.056 untuk pembiayaan Normalisasi Saluran Sungai Ranowangko.

Mantan Lurah Taratara Dua, Jeffry P Loho, SE yang sekarang telah menjabat Lurah Taratara Tiga menyatakan, sepengetahuannya di tahun 2017 hanya ada pemasangan pintu air.

Baca Juga:  Antisipasi Penumpang Gelap, KPPP Kumai Awasi Bongkar Muat Kapal
Baca Juga:  Dewan Jabar Prihatin Penyerobotan Lahan SMKN 1 Cipatat di Bandung Barat

Hal senada diungkapkan John Lonta S, Hut. MAP Lurah Taratara Dua, saat ini yang mengungkapkan, sejak 2018 tak terlihat adanya pekerjaan fisik di DI Ranowangko.

Tak beda dengan kedua lurah tersebut, Sekretaris Kelurahan (Seklur) Taratara Dua, Petrus Wilar membeberkan. Selama bertugas, pihaknya belum pernah mengetahui adanya proyek di Sungai Ranowangko.

“Kalaupun ada, kerja bakti warga pemilik areal persawahan,” tandasnya, ketika ditemui pewarta beberapa waktu lalu.

Drs, Welly Pandey.

Sementara, menyikapi besarnya anggaran hingga mencapai kurang lebih 6,5 miliar tersebut, Drs. Welly Pandey, BA Ketua LPM Kelurahan Taratara Dua Periode 2014 – 2018 berpendapat, jika kemungkinan ada paket yang tidak dikerjakan.

Tokoh masyarakat ini pun mempertanyakan pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tomohon.

“Yang saya tau, hampir setiap tahun DI Ranowangko II, selalu kami usulkan melalui Musrenbang, untuk perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian maupun perkebunan. Termasuk pengerukan pengendapan saluran persawahan, perbaikan bantaran, pembuatan jaring-jaring pengamanan Ranowangko II, itu diusulkan. Tetapi tidak pernah ada tanggapan,” ungkapnya.

Baca Juga:  Sosok Ini Bongkar Kasus Penodaan Agama dalam Pilkades Cibadak, Kabupaten Bogor

Jadi, lanjutnya, kalau anggarannya ada tapi pekerjaan tidak ada, ini benar-benar satu temuan yang betul-betul fiktif. “Dan saya selaku mantan Ketua LPM, akan menuntut itu,” tegas Welly, tak bisa menyembunyikan rasa herannya.

Eks dosen di salah satu perguruan tinggi ini menambahkan, bilamana ada proyek yang akan dilaksanakan di kelurahan, tentu pihak kelurahan pastinya diberikan tembusan.

Diapun berharap instansi terkait agar lebih transparan. Terlebih dana yang dipakai baik DAK ataupun APBD Murni, adalah uang rakyat dan mestinya dipertanggungjawabkan.

Lebih disesalkan lagi, hingga berita ini dipublikasikan, Kadis PUPR Kota Tomohon, Joice Taroreh, ST, MT saat dikonfirmasi lewat WhatsApp, terkesan bungkam dan enggan berkomentar. Bert – Sulut

Komentar Anda

Bagaimana Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0