Mengejutkan, Terungkap Fakta Baru dalam Kasus Labora Sitorus

 139 total views

CERITA tentang Labora Sitorus seakan tiada habisnya. Mulai dari tuduhan berbagai kasus yang dibuatnya di Sorong, Papua Barat sampai perjalanannya mendekam di LP Cipinang, Jakarta, di baliknya penuh perjuangan dan air mata dalam menuntut keadilan.

Labora Sitorus seakan tidak henti dalam melakukan pembelaan upaya hukum, mulai dari pendampingan kuasa hukum hingga laporan ke Komnas HAM untuk melakukan investigasi dan mencari fakta fakta yang menyangkut semua tuduhan yang dilaporkan di Polda Papua Barat.

Dari hasil penelusuran tim yang dibentuk Komnas HAM, didapat fakta-fakta mengejutkan dalam kasus yang membelit polisi pangkat Briptu yang dituduh memiliki rekening gendut senilai 1,5 triliun tersebut.

Seperti dituduhkan, uang senilai itu diduga berasal dari penimbunan bahan bakar minyak melalui dua perusahaan miliknya, yakni PT. Seno Adi Wijaya dan pembalakan hutan lewat PT. Rotua.

Baca Juga:  Dari Balik Terali Besi, Labora Sitorus Kirim Curhat untuk Presiden dan Kapolri
Baca Juga:  Mabes Polri Gelar Sertijab 8 Kapolda

Tim yang dibentuk, dalam laporan hasil eksaminasi proses dan putusan hukum atas kasus Labora menyimpulan bahwa telah terjadi kesalahan fatal yang disebut “error in persona”.

Dalam laporannya tim tersebut menyebut, banyak ditemukan berbagai rekayasa dan dipaksakan dari kasus itu, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai dengan penjatuhan putusan (error in procedure) yang diduga terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power.

Dalam hal ini kesalahan penegak hukum, mulai dari polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, kemudian hakim yang memeriksa, mengadili dan membuat putusan adalah tindak pidana yang disebut sebagai kejahatan yang dilakukan oleh negara (state crime) yang melanggar hak asasi Labora sebagai warga negara Indonesia.

Hal lain yaitu terkait adanya note/analisis dakwaan ketiga bahwa pada 2009 dugaan tindak pidana kehutanan terhadap Labora Sitorus oleh Polda Papua telah mengeluarkan SP3 yang menerangkan tidak cukup bukti untuk menjadikan Labora Sitorus sebagai terdakwa pidana kehutanan dan migas sejak 2004 sampai 2008.

Untuk diketahui, hasil eksaminasi yang dibuat pada 10 Desember 2015 silqm tersebut distempel basah dan tanda tangan oleh Otto Nur Abdullah sebagai Komisioner Komnas HAM. GP/BN01 – Jakarta

Komentar Anda
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
2