Mantan Kades Ngablak, Boyolali 2013 – 2019 Diduga Pungli Program PTSL

Mantan Kades Ngablak, Boyolali 2013 – 2019 Diduga Pungli Program PTSL

PROGRAM PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Ngablak, Kecamatan Wonosamodra – sebelum pemekaran wilayah Kecamatan Wonosegoro dimekarkan dengan pembagian wilayah Kecamatan Wonosegoro dan Wonosamodro – Kabupaten Boyolali untuk tahun 2015, 2017 dan 2018, dalam data dan investigasi ditemukan di lapangan banyak menyalahi dan melanggar SKB 3 Menteri.

Bila mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Mendagri, Menteri Tata Ruang/Kepala BPN dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) No. 25/SKB/V/2017, No. 590-3167A tahun 2017, No. 34 tahun 2017 tentang Pembiayaan PTSL, diputuskan untuk Biaya Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp. 150 ribu.

Adapun yang terjadi di Desa Ngablak, Wonosamodra, Boyolali, ada indikasi pungutan untuk program PTSL periode tahun 2015, 2017, 2018. Pungutan itu untuk satu sertifikat kisaran Rp. 600 – 700 ribu.

Terkait informasi tersebut, tim investigasi mencari beberapa sumber yang dapat dipercaya. Beberapa tokoh masyarakat yang tidak mau disebut namanya membenarkan rumor tersebut.

“Lebih miris lagi, istri kades saat masih menjabat terlibat dalam pungutan PTSL dengan mendatangi ke rumah warga yang mengajukan serifikat program PTLS untuk mengambil uang yang telah ditentukan,” kata para tomas.

Bukan hanya PTSL periode tersebut, bantuan peternakan sapi tahun 2017 sebesar Rp. 170.000.000,- sampai saat ini juga tak jelas perkembangannya. Belum lagi bantuan traktor yang terindikasi berpindah kepemilikannya (pindah atau dalam penguasaan desa lain yang masuk Kabupaten Semarang-red.).

“Tak hanya itu, masih ada masalah lain terkait laporan keuangan Dana Desa (DD) yang tidak transparan atau tidak dicetak dalam MMT ukuran besar seperti desa lain yang dipasang di tempat umum atau terbuka untuk masyarakat,” kata para tokoh masyarakat.

Baca Juga:  Ketua P3A Asjar Jaya Desa Gabuswetan Akui Pekerjaan P3-TGAI Tak Sesuai Spesifikasi

Di lain tempat, JS mantan Kades periode 2013 – 2019 itu mengatakan, PTLS tersebut sudah sesuai kesepakatan bahkan ada beberapa orang yang tidak mau membayar pungutan tersebut.

Terlepas benar tidaknya hal tersebut, instansi terkait sedianya akan menindak lanjuti permasalahan ini. Tim Jateng

Facebook Comments
%d bloggers like this: