Laporan Dugaan Pencemaran Nama Baik Terhadap Korban YT Mangkrak Di Polres Talaud, Kapolda Diminta Bertindak

SULUT,- Dugaan mangkraknya kasus pencemaran nama baik dan pelecehan sexual yang diduga dilakukan oknum VTL alias Vanny yang di tangani penyidik Polres Talaud, Inspektur Dua (Ipda) Enos Ulaen, Kanit II Reskrim Polres Talaud menuai kekecewaan korban.

Kekecewaan tersebut di-ungkap korban kepada awak media ini lewat aplikasi WhatSaPP-nya beberapa waktu lalu seraya mempertanyakan perkembangan proses penyidikan yang dinilainya lamban dan terkesan ditutup-tupi.

Ada apa dengan pihak penyidik , benarkah dugaan oknum penyidik masuk angin ? masih perlu di-telusuri lebih jauh tentang adanya dugaan main mata dengan oknum tersangka.

Diketahui pelaporan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menimpa YT korban pelecehan sexual yang diunggah di media sosial oleh oknum terduga pelaku pencemaran nama baik dan pelecehan sexual berinisial VTL alias Vanny dilaporkan korban pada 5 oktober 2021.

Laporan tersebut tertuang dalam laporan Polisi nomor : LP/207/X/2021/Res Kepl-Tld. Tgl 05 Oktober 2021tentang adanya dugaan pencemaran nama baik lewat media sosial (Facebook) belum juga ada tanda-tanda naik ke proses penuntutan.

Ipda Enos Ulaen, selaku penyidik yang menangani kasus tersebut ketika di konfirmasi awak media bhayangkaranusantara.com beberapa waktu lalu mengatakan, mereka kesulitan menghadirkan tersangka karena sering berpindah-pindah tempat di wilayah Amurang.

Ketika ditanya lebih jauh, mengapa tidak di masukan saja ke dalam daftar pencarian orang (DPO) Ulaen berkilah pelaku belum di periksa sebagai tersangka sehingga belum memungkinkan untuk di masukan sebagai DPO.

Terkait mandegnya proses penyidikan dugaan pencemaran nama baik dan pelecehan sexual, sejumlah pihak meminta Kapolda Sulut turun tangan sekaligus menindak oknum penyidik jika ditemukan adanya dugaan main mata dengan oknum tersangka.

Sementara itu, pencemaran nama baik, pelecehan sexual secara verbal jelas melanggar pasal Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui umum.

Baca Juga:  Terkait Penggusuran Lapak Bibis Bunder, LSM GARAD Bersama Warga Terdampak Datangi DPRD Sidoarjo

Disisi lain pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 UU TPKS. Pelakunya bisa dihukum paling lama sembilan bulan penjara.

selain itu, sanksi hukum yang bisa di terapkan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial ialah Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (1) yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). (John-Sulut)

Komentar Anda