Laporan Dugaan Korupsi DD dan Bansos Covid-19 Teep Warisa Bermuara di Meja Kapolda Sulut | Bhayangkara Nusantara

Laporan Dugaan Korupsi DD dan Bansos Covid-19 Teep Warisa Bermuara di Meja Kapolda Sulut

 679 total views

AKHIRNYA laporan dugaan korupsi Dana Desa (2019) dan dugaan penyimpangan bantuan sosial (bansos) dan tanda tangan palsu penerima paket bansos Covid-19 dilaporkan secara resmi ke Polda Sulut oleh Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Sulut, Selasa (20/10//20).

Laporan dugaan korupsi tersebut diterima Inspektur Satu (Iptu) Pol. DJ. Mocodaser, Perwira Sekretariat Tata Usaha Pimpinan (Setup) Polda Sulut. Selanjutnya bermuara di meja Kapolda sambil menunggu proses lebih lanjut. “Saya berharap pihak Polda sesegera mungkin menindak-lanjuti laporan kami,” kata Dirwaster L-KPK Sulut, Bertje Rotikan, Rabu (21/10/20).

Seperti diketahui, Bupati Minahasa Utara, Vonny Aneke Panambunan melalui Dinas Ketahanan Pangan pada Juli 2020 menyalurkan bansos dalam bentuk sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19. Di dalamnya warga Desa Teep Warisa, Kecamatan Talawaan, Minahasa Utara ikut pula menikmati bantuan yang sama.

Tapi belakangan merebak isu tak sedap menerpa oknum Hukum Tua (Kades) Desa Teep Warisa terkait dugaan penyimpangan penyaluran sembako, dugaan korupsi Dana Desa sisa Anggaran Tahun 2019 Tahap.II bagian 2 senilai Rp. 113.719.232,-.

Baca Juga:  Polrestro Jakarta Timur Ungkap Kasus Penjambretan, Pelaku Empat Orang Korbannya Wanita Prajurit TNI

Tak hanya itu, oknum Hukum Tua Mamahit juga dicurigai warga sebagai otak dari dugaan data fiktif dan pemalsuan tanda tangan penerima manfaat. “Dan indikasi penggelapan penyaluran paket sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 diduga sarat penyimpangan,” sebut warga setempat.

Hal itu ikut juga dibenarkan Jackson Muaya, korban pemecatan oknum hukum tua, kepada awak media ini. Dia membeberkan seputar dugaan korupsi anggaran untuk tambahan asupan gizi bagi anak balita dan lansia yang berbeda dengan yang disalurkan dengan jumlah anggaran pengadaan atas makanan tambahan dimaksud.

Jackson Muaya telah melaporkan keluhan mereka atas prilaku oknum Hukum Tua Fiersen M. Mamahit terkait dugaan penyelewengan bantuan sosial sembako yang dikucurkan Pemkab Minahasa melalui Dinas Ketahanan Pangan. Pasalnya, mereka menemukan adanya kejanggalan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Sesuai data yang dihimpun redaksi menyebutkan, paket bantuan sosial periode Juli 2020 terdiri dari 85 paket yang ditujukan buat masyarakat terdampak Covid-19 diterima langsung Mamahit di Kantor Camat Talawaan berupa beras dan minyak kelapa.

Baca Juga:  Antisipasi Kriminalitas dan Cegah Covid-19, Tim CRT Polres Kobar Tingkatkan Patroli Malam

“Namun belakangan diketahui 15 paket bantuan sosial dimaksud diduga tidak disalurkan karena nama penerima manfaat adalah anak usia SD yang namanya dicatut dalam daftar penerima bantuan sembako,” ujar Muaya.

Sementara, dari informasi yang berkembang, oknum Hukum Tua Mamahit berkilah, 15 paket bantuan dimaksud diserahkan kepada sopir pengangkut sembako atas permintaan Camat Talawaan, Ruben Lengkong, SIP, dan hal itu menurut sumber turut diketahui Johny Rumambi, S.Pd selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan Talawaan

Guna menutupi “boroknya” dari 15 data paket penerima sembako, oknum hukum tua diduga memerintahkan Kepala Seksi Kesejahteraan, Vivi Palohoon untuk menambahkan sekaligus menandatangani beberapa nama anak di bawah usia yang sebagian adalah anak dari penerima manfaat dan anak dari keluarga isteri hukum tua dan salah satunya bukan penduduk Desa Teep Warisa.

Terkait pemberitaan di edisi sebelumnya, oknum Hukum Tua meminta konfirmasi kepada Sekdes Teep Warisa terkait pemberitaan tentang pemalsuan tanda tangan. Mamahit menuding, Sekdes adalah sebagai pihak yang mengungkap boroknya kepada media.

Sementara saksi pelapor yang diduga tandatangannya dipalsukan ikut dipanggil Linmas atas perintah Mamahit, diinterogasi di luar jam kerja dan dilakukan di rumah pribadi oknum Linmas, saya ketakutan dan diancam akan dilaporkan hukum tua ke pihak Kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik terkait tuduhan palsu padahal tanda tangan saya bukan seperti itu,” tutur sumber.

Baca Juga:  Operasi Cempaka 2019 Polres Pringsewu Amankan 20 Orang Tersangka dan Terima 3 Pucuk Senpira

Oknum hukum tua berdalih, semua ini atas perintah Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Talawaan, karena ulahnya itu oknum hukum tua diberi teguran keras dari pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya oknum hukum tua dengan sepengetahuan Camat Talawaan dan Rumambi selaku Kepala Seksi Kesejahteran diam-diam menyalurkan bantuan tersebut dengan membuat berita acara baru tentang penyaluran bantuan sembako.

“Yang membuat saya kesal dan tanpa alasan yang jelas, saya diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Kasi Pelayanan, termasuk hak saya belum dibayarkan senilai Rp. 2.020.000, dan terkait hal itu Mamahit membujuk saya melalui pemberian Bansos Covid-19 senilai Rp. 300.000, tapi saya menolaknya,” ucapnya

Tak berhenti sampai di situ, oknum hukum tua secara terang-terangan menekan seluruh perangkat desa untuk tutup mulut dan meminta tidak memberikan keterangan tentang hal ini kepada siapa pun, termasuk melarang perangkatnya berselancar di dunia media sosial.

“Oknum hukum tua juga meminta perangkatnya agar tidak menggunakan media sosial tanpa seizin saya, terutama tidak bergabung berkomentar dan mengirim foto kegiatan desa di laman Facebook Desa Teep Warisa,” tutur Muaya mengulang penyampaiannya kepada seluruh perangkat desa.

Sementara, L-KPK Sulut menilai tindakan oknum hukum tua yang diduga melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan DD, data fiktif dan tanda tangan palsu penerima manfaat termasuk intimidasi terhadap perangkat Desa Teep Warisa merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan pelanggaran terhadap norma-norma dan etika pemerintahan.

Di bagian lain Perwira Sekertariat Tata Usaha Pimpinan (Setup) Iptu Pol DJ. Mokodaser kepada media ini berjanji, selesai diregister, laporan ini akan diteruskan kepada Kapolda. Sementara laporan dugaan korupsi sebagaima tersebut di atas juga tindakannya diteruskan kepada Direktur Rekrimsus Polda Sulut. Jola – Sulut

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0