Lagi, Proyek Siluman Sarat Penyimpangan Ditemukan di Indramayu | Bhayangkara Nusantara

Lagi, Proyek Siluman Sarat Penyimpangan Ditemukan di Indramayu

 367 total views

LAGI, proyek yang menganggap sepele papan pengumuman sebagai informasi bagi publik ditemukan di Kabupaten Indramayu. Kali ini didapati di Desa Drunten Kulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu (25/11/20).

Proyek yang disinyalir dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tersebut terindikasi sarat dugaan penyimpangan anggaran negara. Ini terlihat dari tidak adanya papan keterangan informasi publik pada proyek tersebut.

Bahkan proyek tersebut disinyalir tidak masuk standar spesifikasi yang diterapkan Dinas PUPR dan BBWS setempat. “Dengan tidak adanya papan keterangan informasi publik masyarakat khususnya Desa Drunten Kulon dan sekitarnya banyak menduga proyek itu siluman,” kata masyarakat sekitar,

Saat dikonfimasi di lokasi proyek, salah satunya kepala pekerja alias mandor proyek, sebut saja Paujan, terlihat gugup saat ditanya soal papan keterangan tersebut. “Saya tidak tahu Pak, hanya mandor di sini. Kalau pelaksana proyek ini namanya Pak Iwan, beliau jarang ke sini,” kata Paujan terlihat bingung, Rabu (25/11/20).

Kepala Desa Drunten Kulon, Dasli, SM, HK saat dikonfirmasi.doc
Baca Juga:  Wali Murid SDN 6 Gabuskulon Angkat Bicara, Keberatan Adanya Pungli
Baca Juga:  Tiga Kali, Club Malam Holywings Golf di Surabaya "Kangkangi" Protokol Kesehatan
Baca Juga:  Diduga Buka Penyaluran KPM Ilegal, Pendamping PKH di Desa Sukamelang Bantah Tudingan

Di hari yang berbeda, awak media ini menyambangi kantor Desa Drunten Kulon guna konfirmasi terkait proyek yang ada di desanya. “Betul, proyek saluran irigasi tersebut di wilayah pemerintah desa saya,” ujar Kepala Desa Drunten Kulon, Dasli, SM, HK, Kamis (26/11/20).

Menurut Dasli, mengenai hal itu pihak proyek sampai saat ini belum ada koordinasi dengannya selaku kepala desa in. “Kemungkinan pihak proyek itu tunjuk langsung (juksung), kata Dasli.

Padahal, pemerintah sudah mewajibkan kepada setiap Pelaksana Proyek untuk memajang papan keterangan informasi, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kini elemen masyarakat khususnya Desa Drunten Kulon meminta kepada para pihak terkait dalam hal ini BBWS dan Dinas PUPR segera turun ke lokasi proyek. “Guna menindak tegas oknum yang diduga memainkan anggaran pproyek ini,” kata Tokoh masyarakat sekitar proyek. @ Atim Sawano – Indramayu

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0