Kuasa Hukum Mantan Direktur BPR Palembang: “Klien Saya Sedang Cari Keadilan” – Bhayangkara Nusantara

Kuasa Hukum Mantan Direktur BPR Palembang: “Klien Saya Sedang Cari Keadilan”

 343 total views,  3 views today

M. Husni Chandra, SH, M.Hum, Kuasa Hukum mantan Direktur BPR Palembang H Armansyah, SE, MM mengatakan, kliennya sedang berusaha mencari keadilan. Hal ini diungkapkannya usai menghadiri agenda persidangan pra pradilan dengan Pemohon mantan Direktur BPR Palembang, H. Armasnyah, SE, MM yang kini memasuki agenda pemeriksaan para Saksi, Senin, (30/11/20).

Adapun saksi yang diajukan Pemohon, Saksi Ahli Ki. Dr. Azwar Agus, SH, M.Hum, sedangkan Saksi yang diajukan Termohon 1 penyidik Ditreskrimsus Polda Sumsel Kompol Asep Sumpena Hidayat, SH, MH, MM dimana Pemohon mengajukan keberatan karena saksi yang dihadirkan adalah pihak dalam hal ini Termohon. kemudian Termohon II tidak mengajukan Saksi.

M. Husni Chandra dalam persidangan ini mengatakan, dirinya selaku kuasa hukum meminta negara hadir, sebab kliennya sudah selama dua tahun ini berjuang mencari keadilan, dan bertindak kooperatif mengklarifikasi atas apa yang ia lakukan.

Hari ini sidang pra pidana yang kedua dan sebelumnya pada pra pidana pertama kita ditolak. Kita ingin negara hadir melalui pengadilan oleh yang berwenang dalam persidangan ini untuk memeriksa, karena penetapan Armansyah sebagai tersangka ditetapkan di dua posisi kewenangan yang sama dengan pasal yang disangkakan sama, yakni Pasal 49 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf b Undang-Undang Perbankan, dengan sangkaan prinsip kurang kehati-hatian,” ungkapnya.

Baca Juga:  Husni Candra Nilai Sangkaan Terhadap Mantan Direktur BPR Palembang Cacat Hukum
Baca Juga:  Polres Purbalingga Gencar Perangi Narkoba, Dua Pelaku Pengedar Ditangkap

Meski demikian, di satu sisi, M. Husni Chandra mengakui akan kewenangan institusi tersebut (OJK dan Kepolisian-red..). “Karena keduanya semua berwenang, OJK berwenang polisi berwenanang,” kata Husni.

Akan tetapi menurutnya, terlalu berlebih-lebihan dalam penetapan tersangka dua kali dengan pasal yang sama dengan prisip kurang kehati-hatian pasal 49 Undang Undang perbankan tahun 1998. “Ini yang kami uji bahwa yang bersangkutan sudah dua tahun ini secara kooperatif mengklarifikasi dan itikad baik menghadiri pemeriksaan terkait perbuatannya,” ucap Husni.

Bahkan, lanjutnya, dalam posisi terakhir dia dipecat pada November 2018 dan itu bergulir dengan alasan katanya ada laporan dari nasabah Ilham Santoso Nasution, yang juga saat ini sedang digugat dengan perdata, akibat laporannya di PN Palembang.

“Jadi hari ini kami berfikir bahwa kami sebagai legal standing saudara Armansyah melihat sebagai Pemohon menguji, terutama Termohon II kami suka, jika ini memang menjadi kewenangan kita suka OJK punya kewenangan penyidikan,” terangnya.

Husni menilai, hingga hari ini persoalan OJK yang banyak diberitakan di media menunjukan masyarakat banyak tidak puas dengan kinerja OJK. “Perkara ecek ecek buat OJK kalau soal ini buat dia mau turun dengan persoalan ekonomi yang hari ini, Asabri, Bumi Putra, Indo Koperasi, Jiwa Sraya, belum lagi di masa pandemi Ccovid ini,“ tegasnya.

“Untuk apa yang hanya Pak Arman sebagai direktur yang merupakan bagian dari OJK pelaku jasa keuangan yang juga mau di-TSK-kan oleh yang bersangkutan (OJK-red.),” tambah Husni. “Saudara Arman ini merupakan produk lokal daerah, beliau ini mencoba mendrive posisi dia untuk mencoba naik bertanding ke gelanggang apakah BPR ini bisa naik ke posisi nasional, berani bikin bikin terobosan,” terangnya.

Menurutnya, jika OJK hadir di daerah mengkerdilkan jasa keuangan di daerah, untuk apa hadir di daerah. “Itu kira kira yang akan kita endorse ke MK nanti,“ kata Husni, seraya mengatakan, Jika ada yang menyebut pra pradilan ini hanya dianggap hanya beberapa kali, pihaknya masih bisa pra pidana 2 hingga 3 kali lagi.

Baca Juga:  Rugikan Masyarakat, FKM2 Polri Sinergi dengan Pihak Berwajib Tindak Perusahaan Penipu Tenaga Kerja

Selain itu Husni juga menyebut, dalam perkara ini OJK dan Polda secara biaya dalam posisi aman aman saja. Namun bagi kliennya tentunya ada beban. Kendati begitu, kata Husni, semangatnya dan kliennya akan terus berjuang dalam mencari keadilan. “Beliau (Armansyah-red.) berusaha mencari keadilan, kami optimis akan menang dalam perkara ini. Kalau pun tidak ini merupakan alat bukti yang kami pertaruhkan bahwa Pak Arman mencari keadilan,” kata Husni.

Bila perlu kata Husni, pihaknya akan menggugat ke MK mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) karena OJK sudah dua kali digugat. selain itu ia juga menilai status tersangka H. Armansyah sangat tidak pas dengan keadaan yang sudah ia terima. “Pak Arman sudah diberi sanksi administratif, tapi itu pun tidak terkena dengan persoalan pidana ini, cuma persoalan ambang batas, MPL dan persoalan administratif tidak terpenuhi,” terang Husni.

Oleh sebab itu, ia meminta agar teman media mensupport, karena hari Rabu (besok lusa) akan diputus, apa pun hasilnya dia akan menghormati. “Namun upaya hukum yang bersangkutan akan terus dilakukan baik perdata, pra pradilan berikutnya, bahkan hingga ke MK pun kita akan coba lakukan,“ ucap Husni.

“Ini dalam upaya mencari keadilan, katanya mengambil uang 4 miliar, tapi tidak pernah uangnya sampai ke tangan Pak Arman. Agunan jaminan ada dan cukup, kredit lunas, kalaupun kata Ilham Santoso (pelapor-red.) kredit awal boleh dia tidak mengaku, sekarang dia sedang kita gugat perdata PN/No 163 silakan dia buktikan jika yang bersangkutan katanya Pak Arman mengambil uangnya 4 miliar, “ beber Husni seraya mengatakan, “kata kata prinsip kehati-hatian itu batas mana saja, bank tidak dirugikan. Slamat – Palembang

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0