Kontraktor Jaskon Sangihe Wajib Pesertakan Pekerja Proyek pada BPJS Naker, Kejari Beberkan Sanksinya

 672 total views

PEMERINTAH Daerah kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar monitoring dan evaluasi program jasa konstruksi pada proyek pemerintah dan mewajibkan semua kontraktor jasa konstruksi (jaskon) wajib mempesertakan para pekerja proyek dalam program BPJS Ketenagakerjaan (naker).

Sejumlah pengusaha jaskon Sangihe disinyalir sering mengabaikan hak para tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sehingga ribuan buruh proyek setiap tahunnya dipekerjakan pada sektor jasa kontruksi tanpa perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja.

“Walaupun pada hakekatnya pemerintah pusat telah menyiapkan instrumen untuk melindungi dan mengatur tenaga kerja di Indonesia melalui Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban pengusaha jaskon dan secara tekhnis hal ini sudah diatur pemerintah dalam PP 82 tahun 2019,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sangihe Drs. Dokta Pangandaheng, Selasa (23/3/21) di ruang serbaguna kantor Bupati Sangihe.

Sementara, Bupati Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana ES, ME yang langsung memimpin rapat tersebut mengingatkan agar semua pengusaha jasa konstruksi di Sangihe yang akan mempekerjakan para pekerja proyek diwajibkan harus mempesertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga:  Sosialisasi Ganti Rugi Lahan Tambang Emas di Sangihe, PT. TMS Hadirkan Ratusan KK Pemilik Tanah, Warga Kecewa Harga
Baca Juga:  Sesuai Putusan Kasasi MA, PLN Area Manado Harus Terbuka dalam Informasi Publik kepada Lembaga Ini

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sangihe, Yunardi, SH, MH yang diwawancarai bhayangkaranusantara.com usai tampil sebagai salah satu pemberi materi dalam rapat ini mengatakan, kejaksaan secara khusus bidang perdata dan tata usaha negara selalu siap memberikan pendampingan hukum dan pendapat hukum dalam rangka memulihkan keuangan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah.

Ditanya pendapatnya terkait banyak kontraktor jaskon yang dengan sengaja tidak mau mempesertakan pekerja proyek pada program BPJS Ketenagakerjaan khusus JKK dan JKM, Yunardi mengingatkan, ada sanksi yang telah diatur dalam hal ini mulai dari sanksi administratif di antaranya kontraktor yang kumabal itu dapat dihentikan pekerjaannya dan tidak lagi diberikan pekerjaan dalam proyek pemerintah.

Meski demikian, Yunardi juga mengakui kalau hal ini baru mulai akan digalakan di Kabupaten Sangihe, padahal di seluruh kabupaten kota lainya hal ini sudh dijalankan.

Dalam monitoring dan evaluasi ini juga hadir Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara, Herdyanto bersama sejumlah jajaran staf dan pegawainya, Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Kepulauan Sangihe bersama seluruh instansi dan OPD tekhnis terkait program perlindungan ketenagakerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah. Adrianto – Sangihe

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0