Klarifikasi Kepemilikan Aset Daerah, Komisi III DPRD Sangihe Temui BKAD Sulut, Hasilnya…

 158 total views

GEDUNG asrama mahasiswa (Mess Tagaroa) milik Pemkab Sangihe yang tercatat sebagai aset daerah sejak tahun 1980 sempat terpasang papan tulisan milik Pemprov Sulut tepat di depan Gedung asrama. Hal ini menjadi temuan saat Komisi II dan III DPRD Sangihe melakukan kunker tinjau aset daerah di wilayah Manado dan Minahasa pada Selasa (13/4/21) lalu.

Untuk mengklarifikasi hal ini, Komisi III DPRD Sangihe menyambangi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara di Manado.

Kunjungan ini sebagai tindaklanjut atas temuan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) terkait aset Pemkab Sangihe yakni gedung asrama mahasiswa Mess Tagaroa yang terletak di kawasan Gunung Potong, Kelurahan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kota Manado.

Baca Juga:  Dalih Pemerataan Warga, Oknum Pemdes Lauwo Potong BLT, Kasusnya dalam Penyelidikan Polisi
Baca Juga:  PD Pasar Kota Tomohon Pensiunkan Karyawan, Uang Pesangon Dipertanyakan

Setelah dikonfirmasi Komisi III DPRD Sangihe, pihak BKAD Sulut mengatakan kalau Pemprov Sulut mengantongi sertifikat atas tanah itu sejak tahun 1983.

Sedangkan Pemkab Sangihe mencatat aset tersebut dalam inventaris barang milik Pemkab Sangihe sejak tahun 1980 dan copyan sertifikat dari tanah tersebut sudah ada pada kabid aset .

Baca Juga:  Masker Langka di Tomohon, Masyarakat Pertanyakan Kebijakan Pemkot Tangani Covid-19

Hal ini dijelaskan Kabag Hukum dan Protokoler Setwan Kabupaten Sangihe Ronald Lumiu, SH (6/5/21).

Komisi III DPRD Sangihe juga melakukan konfirmasi ke Biro Umum Pemprov Sulut karena ada dugaan kalau aset tersebut dicatat sebagai salah satu aset milik Pemprov Sulut. Dari hasil konfirmasi itu, ternyata asrama mahasiswa Mess Tagaroa tidak tercatat dalam aset Pemprov Sulut.

“Mereka mengakui kalau Mess Tagaroa itu adalah aset daerah milik Pemkab Sangihe, sementara pihak Pemprov Sulut selama ini hanya mengawal aset gedung asrama mahasiswa tersebut. Alasan mereka memasang papan tanda milik Pemprov Sulut hanyalah sebuah upaya untuk pencegahan agar tidak ada pihak lain yang masuk menyerobot tempat ini,” jelas Lumiu.

selanjutnya hal ini akan jadi catatan pertimbangan DPRD untuk ditindaklanjuti oleh Pemkab Sangihe dalam rekomendasi LKPJ.

” DPRD sangat berharap supaya dapat ditelusuri bukti kepemilikan agar aset itu tidak lagi menjadi temuan BPK, sebab seharusnya kalau aset sudah tercatat dalam daftar inventaris barang, maka harus dibuktikan dengan legalitas seperti sertifikat ataupun bukti hibah,” tutup Lumiu. Adrianto – Sangihe

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0