Ketegasan Satu-Satunya Cara Bangsa Ini Dapat Terbebas Dari Covid 19

 220 total views

Bhayangkaranusantara.com. Sejak bermutasi dari Wuhan Cina, Covid 19 merambat dan menyebar masuk keseluruh penjuru bumi termasuk Indonesia sehingga semua pemimpin dunia dibuat pusing tujuh-keliling. Berbagai kebijakan ditempuh otoritas setempat untuk meredam laju penyebaran Virus yang telah merenggut jutaan nyawa, delapan puluhan jutaan lebih manusia terpapar dan terinfeksi virus corona.

Kebijakan demi kebijakan dilakukan otoritas setempat termasuk Pemerintah Indonesia misalnya, pembatasan berskala besar, kemudian PPKM Darurat dan yang paling terbaru yakni PPKM Level IV. Tapi lagi-lagi upaya pemerintah sepertinya belum menunjukan hasil hasil yang menggembirakan sebaliknya, penyebaran Covid 19 di Pulau Jawa dan Bali trendnya semakin meningkat.

Penyebaran varian baru Delta yang sangat mematikan itu tidak hanya terjadi di pulau Jawa dan Bali tapi juga di beberapa daerah lainnya di luar pulau Jawa dan Bali, angka penyebarannya makin menggila. PPKM Level IV pun diterapkan, seluruh kegiatan dan aktifitas Masyarakat serta perekonomian dibatasi hingga pukul 20.00 wita meskipun saat ini sejumlah kegiatan penting Masyarakat agak dilonggarkan.

Berbagai hajatan seperti pernikahan atau hajatan lainnya yang mengumpul orang tidak diperbolehkan, kecuali duka, itu pun yang hadir dalam jumlah sangat terbatas, mengikuti protokol kesehatan (Prokes). Pendek kata segala daya, upaya dan usaha telah dilakukan tapi sepertinya pemerintah belum berhasil mengerem laju penyebaran Covid 19 dengan varian baru Delta yang penyebarannya lebih cepat dari Covid 19. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penyebaran virus yang kian masif dan hampir tak terbendung lagi, berbagai rumah sakit sudah tak melayani lagi pasien terpapar dan terinfeksi Covid 19 yang setiap harinya angkanya terus membludak.

Baca Juga:  PKK dan Pemkab Minahasa Kerjasama dengan Pemprov Sulut Gelar Pasar Pangan Murah
Baca Juga:  Walikota Tomohon Jadi Pembina Upacara Pengukuhan Calon Paskibar 17 Agustus 2021

Daya tampung sejumlah rumah sakit di DKI Jakarta misalnya, ocupansinya telah mencapai hampir100% tapi pemerintah tak tinggal diam, berbagai bangunan pemerintah maupun swasta di-ubah menjadi rumah sakit darurat. Bisa disebut ocupansi rumah sakit rujukan pasien Covid 19 mencapai tahap kritis disebabkan angka penyebaran di pulau Jawa dan Bali belum melandai, bahkan angka warga yang tertular makin bertambah.

Lalu apa yang salah dengan penanganan, pengendalian dan pencegahan yang selama ini di lakukan pemerintah, mungkin saja pemerintah dinilai tidak tegas bahkan terlihat enggan bertindak tegas, humanis bukan mengabaikan ketegasan. Ketegasan tak selamanya identik dengan kekerasan, keras juga bukan berarti arogan, hanya dengan penegakan aturan tanpa pandang bulu wibawa pemerintah di pertaruhkan dari kepatuhan warga untuk mentaati setiap aturan terkait pencegahan Covid 19.

Upaya pencegahan penyebaran Covid 19 hanya akan efektif jika di barengi tindakan tegas. Ketegasan pemerintah merupakan satu-satunya cara agar bangsa ini bisa terbebas dari Covid 19 tanpa ketegasan, jangan bermimpi bangsa ini dapat terbebas dari virus yang telah banyak memakan korban. Siapa bertanggungjawab, dimana letak kelemahan dari kebijakan pemerintah selama ini, kapan pemerintah harus bertindak tegas dan kapan pula pemerintah harus bersikap lunak termasuk bagaimana pemerintah harus bersikap ketika Prokes tidak ditaati.

Mengapa angka penularan setiap harinya makin meningkat, adakah sesuatu yang tidak benar ? atau adakah faktor lain yang jadi penyebab misalnya, dugaan tentang pihak tertentu yang ikut bermain-main api dengan coba memanfaatkan wabah pandemi Covid 19 untuk kepentingan pribadi. Sementara isu yang berseliweran di ranah publik tentang skandal penetapan pasien non Covid di vonis positif Covid 19 perlu di sikapi pemerintah di-barengi tindakan tegas terhadap mereka yang di duga memanfaatkan tragedi kemanusiaan sebagai sebuah kesempatan memperkaya diri.

Pemerintah telah bersusah-payah dengan segenap potensi yang dimiliki untuk memutus mata-rantai penyebaran Covid 19 termasuk menggelontorkan dana ratusan trilyunan rupiah guna penanganan, pengendalian dan pencegahan Covid 19 ternyata masih ada pihak yang Menaguk Untung ditengah derita rakyat. Pandemi Covid 19 dapat disebut telah menguras hampir sebagian besar kekayaan bangsa ini, bahkan sejumlah negara kini mengalami krisis ekonomi dan jika tidak tertangani dengan baik maka bangsa ini bakal diambang kebangkrutan dari akibat ketidak-mampuan menangani Covid 19.

Sementara itu penyebaran virus yang kian masif itu diduga terletak pada sikap pemerintah yang terkadang berstandart ganda, kadang tegas tapi juga terkadang tak tegas (ambivalen) termasuk regulasi yang juga acap memunculkan kerancuan, kebingungan, multi tafsir, termasuk penggunaan istilah yang terkadang sulit di pahami warga masyarakat. Semua kebijakan pemerintah jika dibarengi tindakan tegas terhadap siapa saja yang melanggar Prokes termasuk memberi kewenangan penuh kepada aparat hukum dan sejumlah instrumen negara maka mereka tak akan ragu-ragu bertindak dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid 19.

Walaupun pemerintah dinilai kurang tegas tapi bangsa ini tak boleh pasrah apalagi menyerah dengan keadaan ini, upaya vaksinasi harus terus di gencarkan untuk mencapai kekebalan kelompok (Herd Immunity) 70% dari jumlah penduduk Indonesia, semoga. (John-Sulut)

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0