Kementerian ESDM Surati PT. PUL, Isinya Bikin Aktivitas Perusahaan Tambang Ini Terhenti Sementara | Bhayangkara Nusantara

Kementerian ESDM Surati PT. PUL, Isinya Bikin Aktivitas Perusahaan Tambang Ini Terhenti Sementara

 516 total views

PT. Prima Utama Lestari (PT. PUL) tambang nikel yang beroperasi di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel mendapat sanksi pemberhentian sementara untuk akitifitas penambangan. Sanksi tersebut langsung dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa, (19/1/21).

Hal ini sesuai surat yang ditandatangani Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang RI Lana Saria dengan Nomor B-108/MB.07/DBT.PL/2021 pertanggal 17 Januari 2021.

Sanksi pemberhentian sementara itu pasca terjadinya luapan materil lumpur yang menimbun jalan poros Provinsi di Desa Ussu, Luwu Timur pada Jumat (15/1/21) lalu, yang berasal dari area penambangan pit blok E.

Selain itu sanksi pemberhentian juga merujuk pada hasil pemeriksaan kasus lingkungan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. PUL yang didaftarkan pada buku tambang.

Baca Juga:  Puskominfo Indonesia: "Diberitakan Miring? Gunakan Hak Jawab, Bukan Berlindung di Balik Oknum Aparat"
Baca Juga:  Kapolda Sulut yang Baru Diminta Lanjutkan Laporan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Anugerah Tomohon

Berikut 3 poin isi surat dari Kementerian ESDM untuk PT PUL:

1. Menghentikan sementara kegiatan penambangan di pit blok E. Selama kegiatan dihentikan sementara saudara diminta tetap melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di pit blok E.

2. Segera menindaklanjuti perintah buku tambang yang didaftarkan pada tanggal 15 Januari 2021, khususnya perintah nomor 2 dan 3 yaitu, melakukan pembenahan sistem drainase dan kolam pengendap (Settling Pond) pada pit blok E dan pembuatan kolam utama di Dusun Solociu, Desa Ussu berdasarkan kajian teknis.

Selain itu melakukan penataan lahan yang terganggu pada sebagian area pit blok E yang akan memasuki pascatambang dan segera melakukan penanaman tanaman penutup tanah (cover crop) pada area timbunan tanah zona pengakaran (soil bank)

3. Melaporkan pelaksanaan perintah tindakan perbaikan sebagaimana dijelaskan pada angka 2 paling lambat 30 hari kelender dari tanggal surat.

Secara terpisah, Kabid Penataan dan Penaatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur, Nasir saat dikonfirmasi via selulernya membenarkan adanya surat dari Kementerian ESDM terkait sanksi penghentian sementara aktifitas penambangan PT. Prima Utama Lestari. Amir/Askar – Sulsel

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0