Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Anak di Desa Rancamulya Indramayu Mulai Terbongkar | Bhayangkara Nusantara

Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Anak di Desa Rancamulya Indramayu Mulai Terbongkar

 2,995 total views

KASUS penjualan wanita di bawah umur di Kabupaten Indramayu semakin terkuak. Diberitakan sebelumnya, dugaan praktek trafficking ini terjadi di Desa Rancamulya, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu mengekspolitasi gadis yang masih di bawah umur bahkan putus sekolah.

Kasus ini kini semakin melebar setelah ditemukan adanya indikasi keterlibatan oknum pemerintahan desa dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sampai saat ini belum jelas keasliannya.

Salah seorang pelaku trafficking, sebut saja Karlim alias KLM mengaku bahwa syarat mutlak kerja sebagai :wanita pengibur” harus mempunyai KTP. “Walaupun anak tersebut sudah berumur ataupun masih muda,” kata Karlim yang diduga sebagai mucikari atau penyalur dalam praktek ini.

Sementara Kepala Desa Rancamulya, Tarda yang dimintai keterangan di kediamannya terkait legalitas kependudukan (KTP) warganya yang masih di bawah usia untuk dijadikan PSK membantah hal itu.

Kediaman Karlim
Baca Juga:  Lalu Winengan, HK: "Deklarasi KAMI tidak Boleh Ada Atribut NU"
Baca Juga:  Dinas Kominfo Kota Manado Gencar Sosialisasi Covid-19

“Pemerintahan Desa Rancamulya saya pastikan tidak pernah membuatkan KTP atas nama Siti Bin Gopar dan Lanidah Bin Keling yang sekarang sudah dijual atau diperdagangkan di Sumatera, tepatnya di Pekan Baru Riau. Mengingat umur mereka berdua masih belum cukup atau masih di bawah umur,” kata Tarda, Kamis (7/1/21).

Namun demikian, sang kades tak membantah bahwa pihaknya pernah mengeluarkan surat jalan untuk keduanya. “Pernah juga saya membikinkan surat jalan buat kedua anak tersebut, dengan alasan mereka untuk sekedar main ke tempat saudaranya,” kata Tarda.

Hal ini pun dibenarkan Wajid, staf kasi kesra desa yang sekarang menjadi staf Kaur Umum Desa Rancamulya. “Saya membenarkan atas nama Siti Bin Gopar belum punya KTP, bahkan umurnya sekarang baru menginjak 16 tahun. Itu pun kalau pemerintahan desa saya yang membikin KTP pasti diperiksa yang bersangkutan. Tapi kenyataannya tidak pernah melakukan seperti itu,” kata Wajid.

Guna klarifikasi, ia kemudian melakukan mediasi secara kekeluargaan terkait berita yang menjadi sorotan dan menyeret nama mereka dalam praktek penjualan anak di bawah umur untuk dijadikan PSK oleh beberapa keluarga yang bersangkutan di kantor Desa Rancamulya.

Dalam mediasi yang difasilitasi para staf pemerintah desa tersebut, mereka meminta kepada media ini agar pemberitaan itu segera dihapus dalam waktu cepat. Terlihat, semua resah dan takut bahkan bingung untuk menjelaskan tentang kasus tersebut.

Terlebih kedua orang tua korban trafficking, saat mediasi berlangsung tampak gelisah, lantaran merasa “asetnya” dari penjualan anaknya sendiri untuk menjadi PSK terganggu karena terendus pers dan mencuat di media.

Seperti diungkapkan kedua orangtua korban sebut saja Gopar warga Blok Redon dan Keling warga Blok Cabang Desa Rancamulya. Saat mediasi keduanya mendesak kepada media untuk mencabut link berita yang sudah tayang pada Rabu (6/1/21) itu.

“Kita ini satu desa dan masih ada suatu ikatan saudara disaksikan para perangkat Desa Rancamulya,” katanya, seraya mengatakan keduanya juga sepakat berangkat menemui Karlim untuk meminta pendapat ke kediamannya.

Terlihat, baik perangkat desa dan orangtua korban belum ada yang jelas memberikan keterangan. Lantas siapa yang membuat KTP untuk kedua anak tersebut? Sedangkan pemerintah desa dan kecamatan sendiri mengaku tidak pernah membuat kartu identitas tersebut?

Ada indikasi kebohongan untuk mengelabuhi para pihak terkait dalam masalah ini, baik kepada media maupun penegak hukum. Sedangkan dalam masalah ini jelas terdapat unsur dugaan tindak pidana perdagangan orang yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Eksploitasi Anak

Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU 21/2007,

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta.

Baca Juga:  Serma S. Polo dan Bripka Berthes Menjawab Keresahan Warga Pondok Gede

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama. Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiel maupun imateriel.

Dalam perdagangan anak sendiri, jika korban merupakan anak di bawah umur, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Maka setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta.

Selain ketentuan tersebut, jika tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU 21/2007 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.

Hingga berita ini diturunkan, pihak penegak hukum setempat masih belum melakukan tindakan apapun terkait dalam perkara yang terjadi di wilayah hukumnya ini. Atim Sawano/ BN01 – Indramayu

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
2
+1
0
+1
0