Kasus Begal Geng Motor Akatsuki, Kuasa Hukum Sebut Saksi Hanya Lihat dari Medsos

 382 total views

REKAMAN CCTV (Closed Circuit Television) pada peristiwa pembegalan di Jl. Perjuangan Teluk Pucung, Kota Bekasi yang diduga dilakukan geng motor Akatsuki tahun lalu tidak bisa dijadikan alat bukti petunjuk.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Kuasa Hukum LKBH IBLAM (Institute Business Law & Management) Usman, SH, MH mengutip ucapan yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi pada Selasa (25/5/21) di ruang persidangan.

“Majelis Hakim menyatakan alat bukti CCTV itu tidak bisa jadi alat bukti petunjuk, sehingga tidak bisa dihadirkan dalam proses persidangan perkara yang kami tangani,” ucap Usman selaku Kuasa Hukum dari para terdakwa, Minggu (30/5/21).

Alat bukti petunjuk CCTV dalam pemeriksaan penyidik di Polsek Bekasi Utara Polres Metropolitan Bekasi Kota sempat dipertanyakan oleh 11 Advokat LKBH IBLAM selaku Kuasa Hukum para terdakwa.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Mantan Direktur BPR Palembang: "Klien Saya Sedang Cari Keadilan"
Baca Juga:  Nekat Gasak Motor, Seorang Petani Diringkus Polsek Pangkalan Banteng

Sidang lanjutan perkara Geng Motor Akatsuki Nomor: 240/Pid.B/2021/PN.Bks dalam agenda mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari pihak keluarga serta rekan korban.

Ketiga saksi mengatakan tidak melihat atau mendengar secara langsung peristiwa pembegalan yang diduga dilakukan oleh geng Akatsuki, melainkan mengetahui dari media sosial (medsos).

“Ketiga saksi itu mengatakan bahwa mereka tidak melihat langsung aksi pembegalan tersebut, melainkan hanya melihat dari medsos seperti Whatsapps dan Facebook,” kata Markus LP, SH salah satu tim Kuasa Hukum dari para terdakwa.

Sementara, Usman menegaskan bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara ini saat memeriksa para saksi memohon pada JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk menghadirkan saksi yang mengetahui peristiwa pembegalan tersebut pada persidangan 8 Juni 2021 mendatang.

“Kami memohon kepada JPU, mengingat CCTV tidak termasuk alat bukti petunjuk, maka kami minta untuk dihadirkan saksi yang betul-betul mengetahui kejadian pembegalan tersebut,” ucapnya.

Usman berharap, sidang berikutnya pada 8 Juni 2021 Majelis Hakim bersikap adil dalam memeriksa dan mengadili para terdakwa. Terlebih lagi saksi yang akan diajukan JPU adalah saksi-saksi dari pihak kepolisian.

“Pemeriksaan saksi-saksi dari kepolisian ini sangat penting untuk mengungkap fakta yang sebenar-benarnya apakah benar para terdakwa adalah pelaku dugaan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Usman berharap agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini bersikap objektif dalam memeriksa dan mengadili para terdakwa.

Tim Kuasa Hukum terdakwa juga sepakat, tindak pidana kejahatan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Bumi Pertiwi Indonesia. Namun tidak serta merta yang tidak melakukan tindak pidana harus dihukum.

“Kami sepakat, bahwa siapapun orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum. Tapi hukum itu bukti, bukan asumsi, perlu pembuktian secara riil, sehingga jangan sampai ada bukti atau saksi yang terkesan diada-adain,” pungkas Usman. Ade’M – Bekasi

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0