Kaki Diamputasi, Korban Pemasang Baliho Calon Walikota Tomohon Gugat Walikota Cs 7,7 M | Bhayangkara Nusantara

Kaki Diamputasi, Korban Pemasang Baliho Calon Walikota Tomohon Gugat Walikota Cs 7,7 M

 510 total views

MENANGGAPI tuntutan ganti rugi sebesar 7,7 miliar rupiah yang dilayangkan ke pihaknya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Tomohon, Syske Wongkar menyatakan siap untuk menghadapi proses hukumnya.

“Karena sudah ada panggilan dari pengadilan Negeri Tondano, jadi saya akan menjalani prosedur hukum. Itu saja jawaban saya,” akunya, saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.

Sementara ketika dikonfirmasi terkait perintah pemasangan baliho yang disebut-sebut merupakan milik salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, Syske mengatakan, persoalan ini akan disampaikan dalam persidangan.

“Nanti saja diungkapkan di persidangan. Kalau disalahkan ke saya, saya ada argumen yang mengikat ke saya toh? Cuma kalau kita menyangkal begini, begini dan begini, ribut. Berarti kami tidak bisa menciptakan ketentraman,” kata Kasatpol PP, seraya berharap publik dapat memahami makna klarifikasinya.

Baca Juga:  Sekolah "ABK" Permata Hati Belum Pernah Dapat Perhatian Pemerintah

Hal yang sama dipaparkan Kepala Bagian Hukum Pemkot Tomohon, Denny Mangundap, SH yang menyebut, karena perkara ini telah bergulir, maka akan mengikuti sesuai mekanisme hukum. Kendati, pihaknya tetap menghargai gugatan itu.

Diketahui, mencuatnya tuntutan tersebut bermula dari adanya musibah yang menimpa Chrissolid Wihyawari, seorang Tenaga Kontrak (Nakon) di lingkungan Pemkot Tomohon.

Kabarnya, personil pemadam kebakaran ini, ditugaskan memasang baliho milik paslon Jilly Eman dan Virgie Baker di bilangan depan gedung triple M Kelurahan Talete 1 (satu) Kecamatan Tomohon Tengah pada Sabtu 6 September 2020 lalu.

Singkatnya, saat hendak melakukan pemasangan, kala itu korban tersengat aliran listrik sehingga mengakibatkan kaki kanannya harus diamputasi.

Demi mencari keadilan, korban dan keluarga melalui kuasa hukum Louisc Carl Schramm, SH, MH, Christy A Karundeng, SH, Vebry Try Haryadi, SH, Jemmy Y. Londah, SH dari Schramm and Partners Law Firm, Kamis (5/11/2020) menggelar konfrensi pers.

Saat jumpa pers terungkap pihak-pihak yang digugat di antaranya Kasat Pol PP Syske Wongkar selak tergugat 1, Edwin Kalengkongan Sekretaris Sat Pol PP tergugat 2 dan Jimmy F Eman Walikota Tomohon tergugat 3 serta tergugat lainnya yakni Jilly Eman maupun Virgie Baker.

Kabar terakhir, perkara gugatan Nomor 324/Pdt.G/2020/PN.Tnn akan mulai disidangkan pada 16 November mendatang.

Di tempat terpisah, Virgie Baker yang ditanya keterlibatannya terkait gugatan itu justru mengaku belum mengetahuinya. “Oh, saya belum tau sih soal itu sama sekali. Karena pas baliho itu, saya aja belum datang ke Tomohon, masih di Jakarta saat itu,” beber mantan penyiar televisi ini via WhatsApp.

Ditangani Polda Sulut

Sementara, Kapolres Tomohon, AKBP Bambang Ashari Gatot saat dikonfirmasi bhayangkaranusantara.com Kamis (12/11/2020) di kantornya menjelaskan, kasus ini sedang ditangani oleh Polda Sulut. Apabila ada indikasi penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala daerah, bisa saja dilakukan proses hukum menurut peraturan perundang-undangan tentang pemilu atau pilkada.

Baca Juga:  Ada "Biaya Siluman" dalam Program Prona di Desa Benteng Ciampea Bogor, yang Bongkar Warga

“Kalau ada pihak-pihak yang dirugikan, bisa. Tetapi seperti Undang-Undang Pemilu, kan ada batas waktunya,” terang perwira polisi yang dikenal dekat dengan jurnalis dan murah senyum ini.

Seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 71 ayat (1) berbunyi: pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Kemudian ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Di akhir keterangannya Kapolres juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, agar menghindari berita bohong (hoaks), ujaran kebencian (hate speech) serta selalu menjaga keamanan maupun kedamaian di kota sejuk ini. Bert – Sulut

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0