Kajian Kita: Pengamat Kebijakan Publik Ingatkan PPID: "Hati-hati Dalam Menjalankan Tugas!" | Bhayangkara Nusantara

Kajian Kita: Pengamat Kebijakan Publik Ingatkan PPID: “Hati-hati Dalam Menjalankan Tugas!”

 214 total views

KEPALA Bagian Humas (Kabag Humas) Pemerintah Kota Bekasi, Sajekti Rubiyah menerangkan bahwa sekretaris di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus bisa menjawab cepat sebagai bentuk memberikan informasi kepada masyarakat (publik).

Hal itu disampaikan Sajekti dalam acara “Kajian Kita” mengupas keterbukaan informasi publik atau KIP, yang terselenggara atas hasil kerjasama Media Telusur News dan Bhayangkara Jaya News, Rabu (24/3/21) di Rida Cafe.

“Sekretaris sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pembantu di OPD. Sekertaris itu merupakan koordinator kebijakan yang harus bisa menjawab cepat apa yang (akan) diterima oleh masyarakat,” jelas Sajekti.

Pada kesempatan tersebut Sajekti juga berharap agar diberi banyak masukan untuk mendorong Bagian Humas bekerja lebih baik lagi. “Saya lebih suka dikasih masukan, ‘Oh, ini kurang ini bu. Kurang ini.’ Saya akan update terus. Itu lah upaya-upaya yang dilakukan humas,” tambah Kabag Humas yang akrab dipanggil Bunda ini.

Baca Juga:  Kapolda Sumsel Sambang ke Polres Ogan Ilir
Baca Juga:  Bhabinkamtibmas Polsek Wotu Hadiri Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19

Ditanya moderator acara, Sofiyah Prilestari dari media cyber beritajejakfakta.com kepada siapa tepatnya masyarakat mengajukan permintaan mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), lantaran banyaknya keluhan yang seringkali dipimpong saat mengajukan permintaan informasi kepada ODP di Kota Bekasi, Sajekti menjawab secara jelas bahwa untuk itu ada pada Humas.

“Kabag Humas menampung semua persoalan dari berbagai OPD yang ada di Kota Bekasi. Ya, itu tadi. Sesuai Perwal tentang pelayanan informasi dan dokumentasi. Sebenarnya Kabag Humas ini menjadi PPID Utama. Tidak salah kalau mau ngadu. Banyak kemarin juga ada orang mengadu tentang perijinan. Bener-bener dateng ke humas. Sekarang saya sebagai PPID Utama, saya layani,” imbuhnya.

Selain PPID Utama, Sajekti juga mengatakan, PPID Pembantu di setiap OPD juga dapat melayani. “Apalagi tadi LSM mau bertanya, silakan. Bisa bertanya ke PPID (Pembantu) yang berkaitan langsung. Sudah ada petugas pelayanan informasi. Di situ sudah ada formulir informasi. Kalau bisa hari itu dilayani, dilayani. Kalau tidak, tunggu 10 hari kerja, lah,” ungkapnya.

Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi yang diwakili Selamet Gunawan, salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Diskominfostandi.

Dalam kesempatan itu atas nama Kepala Dinas, Kabid yang biasa dipanggil Selagun ini menyatakan, terkait informasi publik masyarakat dan insan pers adalah bagian dari sosial kontrol. Memperoleh informasi sebagaimana (gunanya) mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. “Nah, baik penyelenggaraan pemerintahan terkait pembangunan maupun pelayanan publik,” kata Selagun.

Menurut Selagun, selama motivasi masyarakat dan insan pers dalam mencari informasi seperti itu, ia yakin pemerintah akan terbuka dalam memberikan informasi kepada publik.

Pernyataan dari kedua perwakilan Pemkot Bekasi tersebut mendapat tanggapan dari narasumber yang juga Praktisi Hukum, Roviva Makmur Panggabean, SH.

“Selama itu dikecualikan, tidak sesuai dengan aturan entah itu rahasia negara, entah pribadi orang, maksiat tidak bisa. (Selama) terkait ketahan pangan, ekonomi, terkait alam (informasi) itu wajib diberikan (oleh PPID),” pungkasnya.

Dalam pernyataan lainnya Roviva juga mengaku pernah mengadvokasi seorang klien dalam perkara Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Informasi, dan pihaknya berhasil memenangkan perkara.

Lain halnya komentar Pengamat Kebijakan Publik, Didit Susilo yang aktif menyoroti kebijakan Pemkot Bekasi dan dihadirkan sebagai narasumber. Ia sedikit mengingatkan PPID Utama dan PPID Pembantu agar berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

“Makanya perlu ada pembenahan sistem dan transparansi sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena ketika publik itu meminta informasi, (lalu) terjadi sengketa informasi, 14 hari badan publik tidak bisa menjawab informasi publik, akan diajukan ke komisi informasi,” katanya.

Namun jika tidak juga memenuhi (tugasnya), gugatannya adalah pidana, dan itu personal. Bukan badan publik. “Badan publik tidak bisa dihukum. Humas tidak bisa dihukum. Personal yang bersangkutan. Pejabat yang bersangkutan,” tandas Didit mengingatkan.

Menurut Didit, terjadinya masalah dalam Keterbukaan Informasi Publik seringkali disebabkan tidak ditempatkannya orang yang ahli di bidang komunikasi dan informasi. Padahal bagian tersebut harus dikelola oleh orang berlatarbelakang keilmuan di bidang komunikasi dan informasi.

Oleh karena itu, Didit menyarankan agar para calon pejabat yang akan mengisi posisi PPID sebelumnya harus diberikan pelatihan yang khusus oleh orang yang ahli pada bidang tersebut. BN01/TN01/BJN01 – BEKASI

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0