Kajian Kita: Akademisi Ubhara Jaya Ungkap Kelemahan Pemkot Bekasi dalam Soal Ini

 128 total views

AKADEMISI dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi (Ubhara Jaya), Dr. (c) Anggreany Haryani Putri, SH, MH memberi masukan dan saran kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Apa itu?

Ia menengarai adanya kelemahan Pemkot Bekasi dalam mensosialisasikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan diri kepada pemerintah, sehingga mereka tidak dapat mengakses fasilitas bantuan yang dijalankan oleh pemerintah.

Hal ini diungkapkan Anggreany melalui acara “Kajian Kita” bertema “Strategi Promosi Potensi Investasi Daerah” yang digelar Media Siber telusurnews.com dan bhayangkarajayanews.com di Cafe Rida, Kp. Dua Cikunir, Bekasi Barat, Rabu (14/4/21).

Ketidakjelasan cara dan biaya, lanjut Anggreany, bisa saja menjadi faktor yang membuat para pemilik UMKM akhirnya tidak mendaftarakan diri kepada pemerintah. Padahal UMKM merupakan roda penggerak utama perekonomian di masa pandemi sekarang ini.

Baca Juga:  Silaturahmi Virtual, Andi Sudirman: "Insya Allah Sulsel Akan Bangkit"
Baca Juga:  Wakapolda Kaltim Ikuti Vicon Bersama Irwasum Polri, Bansos untuk Korban Bencana Alam Dibahas

“Segala sesuatunya berkaitan dengan sosialisasi, memang. Ketika ada hukum (kebijakan), tapi masyarakat tidak tahu, ya sudah. Hukum itu hanya akan jadi sebuah hukum saja. Tidak bisa diterapkan. Itu berdasarkan teori efektivitas,” terang Anggreany.

Bisa dikatakan, kata Anggreany, sosialisasi adalah kunci dalam menerapkan hukum atau kebijakan untuk mencapai tujuan.

Didit Susilo, salah seorang wartawan senior dan pemerhati kebijakan pemerintah di lingkungan Kota Bekasi juga menyampaikan hal senada.

Menurutnya, Kota Bekasi melalui Pemkot yang mencanangkan diri sebagai Smart City seharusnya tidak berkutat pada persoalan sosialisasi terus menerus. Karena sebagai Smart City seharusnya segala informasi mengenai program dan kebijakan di Kota Bekasi bisa tersebar dan sampai secara merata ke seluruh warga Kota Bekasi.

“Kita (Kota Bekasi) itu sudah Smart City, kalau sudah Smart City gak ada itu kita berdebat sana sini, ‘bagaimana itu sosialisasinya’, tidak. Smart City itu sudah smart,” jelas Didit.

Didit juga menambahkan, informasi mengenai program dan kebijakan harus mampu disampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mendatangkan Andi, salah seorang Kepala Bidang di DPMPTSP dalam pemaparannya menyampaikan, di masa pandemi terdapat cukup banyak perusahaan-perusahaan besar di lingkungan Kota Bekasi yang tutup dan merumahkan para pekerjanya.

Oleh karena itu, Pemkot Bekasi fokus dalam mendorong kegiatan UMKM dalam pemulihan ekonomi, sebab banyak dari warga Kota Bekasi yang beralih menjadi pelaku UMKM akibat kehilangan pekerjaan.

“Pada masa pandemi, pemerintah (Pemkot Bekasi) memberikan kemudahan perizinan (bagi UMKM),” terang Andi seraya mengatakan, lewat kemudahan perizinan ini UMKM akan terdata dan dapat mengakses bantuan-bantuan dari Pemkot Bekasi.

Di tempat yang sama, Dewi salah satu kepala bidang di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pemkot Bekasi menjelaskan, dari pihak DPMPTSP, Pemkot Bekasi telah menjalankan program-program pelatihan dan program lainnya untuk mendudukung kegiatan para pelaku UMKM di Kota Bekasi.

Kajian Kita ini juga disiarkan secara langsung dan dapat ditonton ulang melalui website dan aplikasi YouTube di Channel YouTube Jaringan Telusur. BN01/Tim Telusur/BJN – Bekasi

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0