Kajati Sulut dan Dirut BSG Teken MoU Penanganan Persoalan Perdata dan TUN | Bhayangkara Nusantara

Kajati Sulut dan Dirut BSG Teken MoU Penanganan Persoalan Perdata dan TUN

 62 total views

DALAM rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) menjalin kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank Sulutgo/BSG).

Penandatanganan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dilaksanakan Selasa (4/8/2020) di Aula Sam Ratulangi Lt. 4 Kejati Sulut antara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Andi Muh Iqbal Arief, SH, MH dengan Direktur Utama PT. BSG Jeffry A. M. Dendeng.

Penandatanganan kerjasama tersebut juga dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Raimel Jesaja, SH, MH, para Asisten, Kabag TU, para Koordinator dan pejabat struktural eselon IV. Sedangkan dari PT. BSG hadir Direktur Utama PT. BSG beserta jajaran.

Dalam sambutannya Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief, SH, MH mengatakan, sebagai Jaksa Pengacara Negara, pihaknya wajib memberikan bantuan hukum di bidang perdata dan TUN ke BSG yang notabene lembaga keuangan milik Pemda Sulut dan Gorontalo.

Kajati menjamin siap memberikan misi bantuan hukum ataupun penegakan hukum manakala dibutuhkan. Baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Kajati berharap kedua pihak berkomunikasi secara transparan ketika muncul persoalan perdata maupun TUN. Pihaknya akan terbuka dan siap memberikan pelayanan, bantuan dan penegakan hukum.

Sementara, Direktur Utama PT. BSG, Jeffry A. M. Dendeng mengatakan, kerja sama ini sejatinya sudah berlangsung lama, namun terus diperbarui setiap tahun. Sebagai bank milik pemerintah, BSG perlu mendapatkan bantuan dan pelayanan hukum dari Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara

Kerja sama itu menyasar dua pokok utama, pertama pemberian pelayanan, bantuan, pertimbangan, advis hukum terkait persoalan perdata dan TUN serta kedua, sebagai antisipasi menghadapi permasalahan kredit.

Baca Juga:  Penyelenggaraan Akad Nikah di Kecamatan Teras Boyolali Tetap Patuhi Kebijakan Pemerintah

Dendeng mengatakan, sebagai bank milik pemerintah, BSG perlu menjaga likuiditas. Salah satu upayanya meminimalisir NPL. Bert – Sulut

Komentar Anda
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1