Kades Jeringo Minta Presiden Evaluasi Kemenkeu dan Pemda, Percepat Realisasi Keuangan Desa | Bhayangkara Nusantara

Kades Jeringo Minta Presiden Evaluasi Kemenkeu dan Pemda, Percepat Realisasi Keuangan Desa

 863 total views

DALAM rangka mensukseskan program Pemerintah Pusat di masa pandemi Covid-19 melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD), Presiden Jokowi mengharapkan bantuan sosial tersebut di bulan Januari ini sudah bisa disalurkan.

Ini diucapkan Presiden setelah dilakukan seremonial pembagian bantuan sosial (bansos) tersebut di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.

 

Baca Juga:  Polda Metro Jaya Operasi Pasar, Jaga Kestabilan Harga Bahan Pokok
Baca Juga:  Bansos Dampak Covid-19 Diwacanakan Diberikan 6 Kali

Tapi nampaknya semua itu hanyalah mimpi belaka. Faktanya sampai sekarang dana desa tersebut tidak bisa dicairkan, karena “ribetnya” peraturan yang dibuat Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pasalnya, Kemenkeu melakukan perubahan peraturan di akhir tahun, sehingga pemerintah daerah (pemda) tidak siap. Begitupun perintah pusat dalam penyesuaian aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai salah satu syarat penyesuaian untuk mensukseskan realisasi pencairan keuangan desa, baik yang bersumber dari DD, Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber pendapatan sah lainnya.

Terkait hal itu, Kades Jeringo, Sahril, SH merasa sangat kecewa terhadap lambannya proses pencairan dana desa tersebut. Kemenkeu dan Pemda terkesan tak mengindahkan instruksi Presiden Jokowi dalam melakukan percepatan penyaluran BLT maupun pengelolaan keuangan desa.

Hal ini membuat Kades yang dikenal sangat kritis ini tak segan-segan untuk meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja kepada kementerian maupun kementerian yang membidangi keuangan desa untuk menyederhanakan sistem regulasi dan tanpa berbelat-belit.

“Dengan begitu proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya tidak tambah ribet. Padahal Pak Jokowi sudah sering memberikan arahan kepada pihak kementerian untuk mempermudah sistem pengelolaan keuangan desa, sepanjang itu bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengaturnya,” kata Sahril.

Sahril juga menegaskan pihaknya sudah memenuhi syarat pencairan keuangan desa tahun 2021. Bahkan Jeringo menjadi desa pertama yang melakukan penetapan APBDes tahun 2021 pada 14 Desember tahun 2020 lalu, saat desa diminta harus melakukan penetapan APBDes paling lambat per tanggal 31 Desember 2020.

“Yang buat kami kecewa di bulan Desember lalu. Saat kami musyawarah terkait evaluasi penggunaan anggaran desa yang dihadiri DPMD, BPK KPPN, DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri secara virtual berjanji, bagi desa yang sudah memenuhi syarat pencairan pada tahun 2021 per Januari sudah bisa melakukan pencairan,” kata Sahril.

Kini, janji itulah yang dituntut Kades Jeringo sebagai bentuk motivasi dalam mensukseskan program pemerintah pusat. Akan tetapi sampai akhir bulan di awal tahun ini, kabar pencairan keuangan desanya belum bisa didapatkan. “Saya merasa diberikan harapan palsu alias PHP,” tegasnya. SHR – NTB

Komentar Anda
+1
0
+1
1
+1
4
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0