Kabareskrim: Penindakan Hukum Jangan Sampai Buat Usaha Perikanan Masyarakat Gulung Tikar

 714 total views

KABARESKRIM Polri Komjen Pol Agus Andrianto minta jajaran kepolisian tidak melakukan penindakan hukum yang berakibat pada keberlangsungan usaha perikanan.

Jajaran Polri diharapkan mencatat dan melaporkan terlebih dulu segala bentuk pelanggaran perikanan yang ditemukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelum ditindaklanjuti. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP di ruang kerja Kabareskrim Polri, Komplek Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, (17/3/21).

“Apabila ada kesulitan dalam penindakan yang ditemukan oleh BKIPM, tolong untuk dicatat dan dilaporkan ke Polri untuk dilakukan penyelidikan,” kata Komjen Agus Andrianto.

Baca Juga:  Kabaharkam: "Polri Siap Dukung Penerapan New Normal"
Baca Juga:  Bisnis ‘Kelas Orgasme’ di Bali, Kabareskrim Polri: "Kami Pastikan Batal Digelar"

Kabareskrim juga tidak ingin ada usaha masyarakat di bidang perikanan yang bangkrut atau gulung tikar karena penindakan masalah yang masih bisa diatasi. Dia mencontohkan limbah pabrik dengan volume sedikit untuk tidak ditindak, tapi dilakukan pembersihan.

“Misal terkait limbah dari pabrik yang volumenya tidak banyak, seminimal mungkin untuk dibersihkan saja, tidak usah dilakukan penindakan. Ini sesuai kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai usaha rakyat gulung tikar hanya karena ada masalah dengan pihak kepolisian,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKIPM mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan Polri di lapangan terkait pengamanan dan penegakan hukum, termasuk dalam menindak kasus penyelundupan ikan ilegal dari luar negeri.

Tim dari BKIPM dipimpin oleh Dr. Rina dan didampingi Sekretaris BKIPM Hari Maryadi, Sekretariz BKIPM Riza Priyatna, serta staf Puskari Totong dan Budi Sugiyanti.

Melalui pertemuan tersebut, Kabareskrim Polri juga menyampaikan harapannya agar Polri dan BKIPM dapat berkolaborasi dalam penyidikan terkait tindak pidana perikanan. BN01 – JAKARTA

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0