Isu Politik Uang, Netralitas ASN dan Protap Pencegahan C-19, Jadi Topik yang Panas Dibahas – Bhayangkara Nusantara
Isu Politik Uang, Netralitas ASN dan Protap Pencegahan C-19, Jadi Topik yang Panas Dibahas

Isu Politik Uang, Netralitas ASN dan Protap Pencegahan C-19, Jadi Topik yang Panas Dibahas

 230 total views,  1 views today

BADAN pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sangihe sosialisasikan pengawasan partisipatif dalam persiapan tahapan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Hotel Bintang Utara Tahuna, Jum’at (2/9/20).

Dalam sosialisasi yang diikuti semua personil Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sangihe berjumlah 45 orang dari 15 wilayah kecamatan yang ada di Sangihe, isu politik uang, netralitas ASN serta pemilu di tengah pandemi yang harus mentaati protap pencegahan Covid-19 menjadi topik yang paling banyak dipertanyakan sejumlah peserta sosialisasi.

Ketua Panwaslu Kecamatan Tabukan Selatan, Sunaryo Manumpil menyoroti lemahnya aturan yang ada dalam menghadapi pelaku praktek politik uang dan berharap agar masyarakat yang membuat pengaduan terhadap pelanggaran pemilu dapat dilindungi identitasnya,

Hal senada juga ditegaskan Ketua Panwaslu Kecamatan tahuna, Soleman Lumaja yang berharap ke depan ada perbaikan aturan (revisi) yang lebih menunjang tugas pengawas pemilu dalam menghadapi pelaku politik uang serta ASN yang tidak netral. S

Sedangkan Ketua Panwaslu Kecamatan Tabukan Utara, Harsani Sariang menyoroti ketiga masalah yang ada. “Sangat sulit bagi kami sebagai pengawas pemilu untuk menangkap pelaku pelanggaran politik uang dan ketidaknetralitasan para ASN,” ungkapnya.

Kornas JPPR, Alwan Ola Riantoby, S,Ip. M.Si yang tampil sebagai narasumber dalam sosialisasi ini memberikan beragam pendapat terkait ketiga isu yang ramai disoroti peserta. Menurutnya, ketiga isu ini memang menjadi isu krusial dalam pilkada tahun 2020.

Ketiga masalah ini menjadi masalah secara nasional bukan hanya terjadi di Kabupaten Sangihe, tapi terjadi juga di 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Memang masalah politik uang ini menjadi anomali, karena sangat banyak dibicarakan tapi sulit membuktikannya.

Riantoby menambahkan, bagaimana kemudian bisa dilakukan upaya upaya pencegahan dan pembuktian, memang harus ada beberapa instrumen yang harus terpenuhi, yang pertama soal keterpenuhan regulasi yang secara ketat dan detail mengatur tentang dugaan pelanggaran praktek politik uang.

Kemudian bagaimana kewenangan-kewenangan Bawaslu dalam konteks memberikan pencegahan dan penindakan itu yang harus diperkuat. Begitu juga dengan keterlibatan ASN serta penerapan protokol kesehatan, kalau melihat skema Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, memang kewenangan Bawaslu sangat terbatas dalam konteks melakukan penindakan atau pencegahan. Juga dalam konteks Keterpenuhan regulasi masih gamang dalam membaca mana kewenangan kepolisian dan mana kewenangan Bawaslu.

“Agar tidak terjadi lempar kewenangan antar lembaga, alangkah bagusnya disiapkan satu aturan untuk menuntaskan masalah ini,” tegas Riantoby didampingi Komisioner Bawaslu Sangihe, Jemmy Sudin, STh, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga.

Seluruh peserta sosialisasi pengawasan partisipatif yang hadir diterapkan protap kesehatan pencegahan Covid 19 yang ketat, sebelum masuk ruangan diwajibkan cuci tangan, pakai masker dan duduk dengan tetap menjaga jarak. Adrianto – Sangihe

Komentar Anda

Baca Juga:  Mobilitas Kekuatan ASN Terlibat dalam Politik Praktis dan Pelanggaran TSM Terus Merambah Tomohon

Bagaimana Reaksi Anda?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1