Ini Komitmen Bersama BPK, Polda dan Kejati Sulut dalam Penegakan Hukum | Bhayangkara Nusantara

Ini Komitmen Bersama BPK, Polda dan Kejati Sulut dalam Penegakan Hukum

 97 total views

BPK-RI hari ini melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia di Auditorium Gedung BPK RI di Jalan Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat.

Penandatanganan dilaksanakan Ketua BPK-RI Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si dan Jaksa Agung RI Dr. H. ST. Burhanuddin, SH, MH.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dihadiri secara fisik oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ak, MBA disaksikan oleh para Kapolda, Kajati, pejabat di lingkungan BPK, Kapolres dan Kajari seluruh Indonesia secara virtual, Selasa (11/8/20).

Nota Kesepahaman BPK dan Polri berisi tentang kesepakatan kerjasama dalam rangka pemeriksaan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Sedangkan bersama Kejaksaan, BPK menyepakati kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sementara di tempat terpisah, pada waktu yang sama BPK Perwakilan Provinsi Sulut juga melakukan Komitmen Bersama antara Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulut Karyadi, SE, MM, Ak, CA, CFrA, CSFA bersama Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief, SH, MH dan Wakapolda Sulut Brigjen Pol. Drs. Yadi Suryadinata, M.Si.

Nota Kesepahaman BPK dan Polri meliputi pertukaran data dan informasi, pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli, peningkatan kapasitas dan/atau pemanfaatan sumber daya serta bantuan pengamanan.

Sedangkan dengan Kejaksaan, BPK menyepakati koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum yang meliputi tindaklanjut hasil pemeriksaan investigatif dan tindak lanjut permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli, penerangan dan penyuluhan hukum serta sosialisasi pencegahan tindak pidana di bidang keuangan negara, bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya, optimalisasi pemulihan aset, pengembangan kapasitas SDM serta pertukaran data.

Baca Juga:  Polsek Pulogadung Bersama PMI Jakarta Timur Giat Monitoring dan Penyemprotan Corona

Nota Kesepahaman atau MoU dengan Kejaksaan yang ditandatangani merupakan pembaharuan dari Nota Kesepahaman yang sudah ada sebelumnya, yaitu antara BPK dan Kejaksaan yang ditandatangani pada 25 Juli 2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana, dan MoU tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, atau terkait dengan e-audit yang ditandatangani pada Tahun 2011

Dalam kesempatan ini, Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief, SH, MH mengatakan, Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penandatanganan dan dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman ini semakin memperkuat koordinasi dan sinergitas antar-instansi.

Kegiatan dihadiri pula Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulut Dr. Setya Nugraha, MIBA, Direskrimsus Polda Sulut, Asbin, Aspidsus, Asintel, Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. BERT/ KASI PENKUM KEJATI SULUT

Komentar Anda
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1