Husni Candra Nilai Sangkaan Terhadap Mantan Direktur BPR Palembang Cacat Hukum

 228 total views,  2 views today

HUSNI Candra, Kuasa Hukum mantan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang, H. Armansyah, SE, MM menilai Penyidik Polda Sumsel dan Penyidik OJK telah bertindak sewenang-wenang dalam penegakan hukum utamanya dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Husni mengatakan, Penyidik Polda dan OJK telah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki dengan menjadikan kliennya sebagai objek penegakan hukum perbankan karena telah menetapkan tersangka dua kali di lembaga yang berbeda atas satu tindak pidana yang sama.

“Penyidik Polda Sumsel dan OJK secara sendiri-sendiri telah menetapkan H. Armansyah, SE, MM berstatus tersangka dua kali atas pasal yang sama yakni pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 huruf b Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Padahal penyidikan dan penetapan oleh Polda Sumsel maupun penyidikan oleh OJK dilakukan terhadap H. Amansyah ketika menjabat sebagai Direktur PT. BPR Palembang periode 2013 sampai 2018,” kata Husni Candra.

Baca Juga:  Hari ke Empat Puasa, Polsek Mangkutana Amankan 16 Unit Motor di Lokasi Balap Liar
Baca Juga:  Pemuda dari Bandar Jaya Timur, Lamteng Ini Nekat Gondol Semua Perabotan, Saat Ditangkap Lihat Baju yang Dipakai...
Baca Juga:  Tersangka Dugaan Pencabulan Terhadap 9 Siswi di Luwu Timur Resmi Ditahan

Menurut Husni, dua kali penetapan tersangka dilakukan atas temuan dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan H. Armansyah saat menjabat Direktur PT. BPR Palembang periode tahun 2013 sampai 2018, yakni saat memberikan fasilitas kredit kepada Ilham Santoso Nasution, Rukiyah dan kepada PT. Adhikarya Gemilang Dinasti Shaelendra (AGDS), merupakan bentuk pelanggaran atas ketentuan hukum dan merupakan penyalahgunaan wewenang.

“Polda Sumsel telah melakukan penyidikan atas perkara ini sejak tahun 2018 dan telah mendudukan klien saya melanggar prinsip kehati-hatian pemberian fasilitas kredit Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang Undang Perbankan yang juga ditetapkan Pasal yang sama oleh OJK,” ujarnya.

Dalam penyelidikannya 2018, lanjutnya, Polda Sumsel dan OJK mendapati ada tiga temuan dugaan tindak pidana perbankan yang diduga dilakukan oleh klien Husni atas pemberian fasilitas kredit kepada Ilham Santoso Nasution, Rukiyah dan PT. ADG.

Namun koordinasi yang dilakukan antara penyidik Polda Sumsel dan PPNS OJK bukannya menggabungkan dalam satu penyidikan pada satu lembaga justru membagi temuan tersebut menjadi dua sehingga kliennya ditetapkan tersangka dua kali, yakni oleh Polda Sumsel dan oleh OJK. “Tindakan hukum itu merupakan bentuk abuse of power”, ujar dia.

Husni Candra menganggap penetapan H. Armansyah sebagai tersangka dua kali yakni oleh Polda Sumsel dan OJK cacat hukum karena perkara ini masuk dalam kualifikasi concursus sehingga melanggar ketentuan pasal 76 ayat 1 KUHP dan hak asasi H. Armansyah.

“Dugaan tindak pidana yang dilakukan klien saya masuk dalam kualifikasi perbuatan yang mengandung concursus, untuk itu harus dilakukan penggabungan pemeriksaan dalam satu penyidikan di satu lembaga asas hukum yang dianut pasal 76 kuhp jelas mengatur jika orang tidak dapat dipidana dua kali atas kesalahan yang sama. Untuk itu tentunya orang tidak dapat ditetapkan tersangka dua kali atas perbuatan yang sama dan ancaman pasal yang sama terlebih oleh dua lembaga yang berbeda”, ujar Husni Candra.

Baca Juga:  Satreskrim Polres Lutim Berhasil Amankan Pelaku Pencurian Tembaga

Selain cacat hukum, menurutnya, tindakan penyidik Polda Sumsel dan OJK mengkhianati asas penegakan hukum itu sendiri yakni asas kemanfaatan dan asas efektifitas pengadilan dan rasa keadialan. Karena tidak ada pihak atas dugaan tindak pidana yang dilakukan H. Armansyah.

“Hakekat atau asas pokok penegakan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat, dalam perkara ini fasilitas kredit yang diberikan kepada Ilham Santoso Nasution dan Rukiyah yang disidik Polda Sumsel telah lunas dan fasilitas kredit yang diberikan ke PT. ADGS yang disidik OJK telah terjamin pembayarannya dalam hak tanggungan yang nilainya melebihi plafon kredit yang diberikan. Sehingga penyidikan yang dilakukan Polda Sumsel dan OJK justru mengkhianati asas kemanfaatan dan keadilan,” imbuhnya.

Ia juga menyatakan jika pihaknya telah melakukan upaya hukum praperadilan dan akan melakukan tindakan atas pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumsel dan OJK. SLAMAT BN – SUMSEL

Komentar Anda

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0