Gegara Pencairan “Ngadat”, Ratusan Guru ASN di Kota Tomohon Belum Terima Bayaran – Bhayangkara Nusantara
Gegara Pencairan “Ngadat”, Ratusan Guru ASN di Kota Tomohon Belum Terima Bayaran

Gegara Pencairan “Ngadat”, Ratusan Guru ASN di Kota Tomohon Belum Terima Bayaran

 210 total views,  1 views today

RATUSAN tenaga pengajar berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tomohon diketahui hingga saat ini belum menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). Akibat “ngadatnya” pencairan itu pun berimbas pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari para pahlawan paling berjasa tersebut. Terlebih di masa pandemi Covid- 19 saat ini.

Menurut informasi yang dihimpun, belum dibayarnya tunjangan guru yang mengabdi di kota pendidikan ini yaitu untuk bulan Juni, Juli, Agustus, September sampai Oktober. Kepala Bidang SD/SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon Dra. Selvie Poluan, M.Ap menyebut, keterlambatan TPP ini sebaiknya ditanyakan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Menurut Selvie, pihaknya tidak menangani realisasi TPP, karena sistem pembayaran dilakukan secara langsung oleh bendahara keuangan ke rekening guru yang berhak menerima. “Untuk pembayaran TPP, langsung dari bendahara keuangan ke rekening setiap guru,” kata Selvie.

Disinggung jumlah keseluruhan tenaga pengajar ASN yang ada di kota pendidikan ini, Selvie mengaku tidak mengetahui jumlah persisnya. “Kalau ini, saya tidak begitu hafal. Tapi kalau tidak keliru, kurang lebih seribuan,” bebernya.

Baca Juga:  Bapak Kepala Desa, Anak Jabat Plt Sekdes

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Drs. Gerardus E Mogi bersama Kepala Bidang Perbendaharaan, Denny Liuw, SE saat akan dikonfirmasi tengah berada di Jakarta.

Melalui Sekretaris Kota Tomohon, Ir. Harold V Lolowang M.Si diperoleh informasi, terhitung bulan Mei, sebanyak 200 guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah menerima TPP.

“Sampai saat ini, yang sudah clear untuk guru-guru SMP, keseluruhan adalah s/d bulan Mei 2020. Untuk jumlah penerima, guru SMP kurang lebih 200 orang. Kendala yang dihadapi, mau cepat atau lambat, tergantung masing-masing sekolah,” jelas Sekot.

Harold juga menjelaskan, sebagian besar penyebab keterlambatan, adanya guru yang cuti ataupun berhalangan hadir karena sakit. “Rata rata masalah disebabkan, ada yang cuti, ada yang sakit sekian hari ke atas. Contohnya kalau salah seorang guru di satu sekolah yang sakit lebih dari 3 hari, harus ada surat dokter. Namun si guru itu misalnya, tidak memasukkan surat keterangan dokter. Sudah diminta berkali-kali oleh Dikbud, tapi tidak dikasih okeh guru yang bersangkutan,” ujarnya, seraya mengatakan, yang menghalangi proses pembayaran tunjangan adalah sekolah tersebut.

Jadi, menurutnya, untuk dibayar TPP guru-guru SMP, sebelum administrasi terpenuhi, tentu belum bisa dibayarkan. Karena nanti menyalahi ketentuan. Semua berpulang ke masing-masing sekolah, bukan Dinas Dikbudnya.

“Sampai hari ini, sudah ada sekolah-sekolah yang memasukkan sampai bulan September. Namun sesuai ketentuan, kalau bulan Juni belum semua dibayarkan, maka tidak bisa untuk diproses bulan selanjutnya diproses,” tegas Lolowang. “Info ini, diramu dari Kadis Dikbud dan Kabid perbendaharaan BPKPD,” imbuhnya, via WhatsApp.

Guna menelusuri polemik terhambatnya realisasi hak-hak guru di lembaga pendidikan yang dipimpin Dr. Juliana Dolvin Karwur, M.Kes, M.Si ini, media ini menyambangi Kepala SMP Negeri 1 Tomohon, Dra. Els Marie Palar.

Baca Juga:  Terkait Ijazah Palsu Kades Mantadulu, Ini Penjelasannya

Dituturkannya, semua sekolah belum secara serentak bisa menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan. Sementara dalam pengurusan administrasi, harus mengikuti mekanisme pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pembayaran TPP, berdasarkan kehadiran. Laporan kehadiran harus dilengkapi terlebih dahulu, selanjutnya diserahkan ke BKD.

Kepsek menyebut, di Kota Tomohon, tercatat ada 60 Sekolah Dasar (SD) dan 24 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari sekian ini, masih terdapat sekolah yang lalai terkait kelengkapan dokumen. Adapun tunjangan profesi, adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Dasar pembayaran tersebut di antaranya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maupun peraturan dan perundangan lainnya. Bert – Sulut

Komentar Anda

Bagaimana Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0