Ganti Rugi Lahan Tambang Emas PT. TMS Tak Manusiawi, Dekab Sangihe Angkat Bicara

 339 total views

GANTI rugi atas pembebasan lahan tambang emas oleh PT. Tambang Emas Sangihe (TMS) yang dinilai tidak manusiawi dan menyengsarakan masyarakat akhirnya menuai sorotan dari dua anggota DPRD Kabupaten Sangihe.

Selain ganti rugi lahan, keduanya juga menyoroti rekomendasi AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) pada kegiatan operasi produksi dari PT. TMS.

PT. TMS mengklaim memiliki luas wilayah operasi produksi sebesar 42 ribu hektar atau hampir setengah dari luas daratan Pulau Sangihe dengan izin tahapan operasi produksi tertanggal 29 Januari 2021.

Namun sayangnya, perusahaan ini hanya mau membandrol biaya ganti rugi lahan kepada masyarakat pemilik lahan/tuan tanah senilai Rp. 5000,-/meter.

Hal ini terungkap saat sosialisasi yang dilaksanakan PT. TMS bersama ratusan kepala keluarga pemilik tanah seminggu yang lalu di Desa Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah.

Usai pertemuan itu, sejumlah pemilik tanah mengaku kecewa dengan harga ganti rugi lahan yang cuma 5000 rupiah/meter. Mereka mengatakan hal ini tidak mensejahterakan masyarakat, namun sebaliknya menyengsarakan.

Baca Juga:  Puluhan Media "Polisikan" ACC Finance Karena Langgar Kasus Ini...
Baca Juga:  Wow, Istri Bupati Bangkalan Unjuk Aksi di Acara Pra HANI 2020 BNNP Jawa Timur

Menyikapi masalah ini, dua personil anggota DPRD Kabupaten Sangihe akhirnya angkat bicara. Denny Roy Tampi anggota Komisi III mengatakan, dalam ganti rugi lahan PT. TMS seharusnya berpegangan dan selalu taat pada aturan maupun ketentuan perundang-undangan yang ada.

“Silahkan bernegosiasi, tapi jika para tuan tanah atau masyarakat pemilik lahan menolak lahan mereka diambil dengan harga yang terlalu murah, maka PT. TMS tidak boleh memaksakan hal ini,” kata Rompi pangilan akrab Deni Roy Tampi kepada bhayangkaranusantara.com, Senin (29/3/21).

Baca Juga:  Sosialisasi Ganti Rugi Lahan Tambang Emas di Sangihe, PT. TMS Hadirkan Ratusan KK Pemilik Tanah, Warga Kecewa Harga

Hal senada dikatakan Ketua Komisi II DPRD Sangihe, Demsy Sumendap, jika PT. TMS memaksakan pembebasan lahan dengan harga yang cuma Rp. 5000/meter, padahal masyarakat tidak setuju dengan harga semurah itu, maka DPRD Sangihe akan turun tangan membela hak hak rakyat.

Namun demikian, kedua personil Dewan Kabupaten (Dekab) Sangihe ini tetep berharap ada solusi terbaik dari masalah ini, antara PT. TMS dan pemilik lahan.

Selain itu keduanya juga berharap agar PT. TMS memperhatikan sebaik mungkin hal hal tekhnis terkait rekomendasi dampak lingkungan hidup dalam kegiatan operasi produksi pertambangan ini apabila pelaksanaanya akan dimulai.

‌Sementara pihak PT. TMS yang dikonfirmasi bhayangkaranusantara.com Biro Sangihe terkait rekomendasi AMDAL dimaksud sejak Rabu (24/3/21) melalui Community Development Goverment Relation Superintendent Robertus Priya Husada belum memberikan jawaban.

Namun pihaknya berjanji akan memberikan penjelasan dan foto dari dokumen rekomendasi AMDAL dimaksud kepada wartawan melalui aplikasi WhatsApp. Adrianto – Sangihe

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0