Fraksi PDI-P Tomohon Harap Jamsos Kisaran 32 Ribu Pekerja Sektor Informal Minim, Bisa Terakomodir di APBD-P. 2021

 168 total views

 

Bhayangkaranusantara.com,-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPRD Tomohon terus mendorong adanya jaminan Sosial untuk pekerja sektor informal yang ada di wilayah Kota Tomohon.

Ketua Fraksi PDI-P Kota Tomohon Noldie Lengkong menilai pekerja informal mengalami dampak berat selama pandemi virus corona (Covid-19). Tapi dirinya optimis program jaminan sosial bagi pekerja informal bisa tercover dalam APBD-P Kota Tomohon tahun 2021 ini.

Baca Juga:  Walikota dan Wawalikota Manado Hadiri Launching Cash For Work Padat Karya Tunai

“Apalagi pada saat pandemi ini berdampak berat bagi para pekerja informal. Namun saya optimis dan berharap program jaminan sosial ini bisa tercover dalam APBD Perubahan,” kata Politisi PDI-P itu, Sabtu (9/10/2021) kepada media.

Lanjut Noldie Lengkong menyebutkan program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi para pekerja buruh, tukang ojek dan lain-lain.

“Ini sangat bermanfaat bagi para pekerja informal. Seperti buruh, tukang ojek dan lainnya mereka sangat butuh dengan program ini. Apalagi saat situasi pandemi saat ini, para pekerja informal ini sangat rentan,” terangnya.

Baca Juga:  Walikota AA Tinjau TPA Sumompo dan Pusat Latihan Ketenaga Kerjaa

Ia mengatakan sampai saat ini dari data yang ada sekira 32 ribu pekerja informal di wilayah Kota Tomohon.

“Sekira 32 ribu pekerja informal di Kota Tomohon. Sehingga alangkah baiknya program ini sudah bisa tercover di APBD Perubahan tahun 2021 ini,” pintah Sekretaris DPC PDI-P Kota Tomohon itu.

Kata Lengkong lagi program jaminan sosial bagi pekerja informal ini merupakan program pro rakyat.

“Apalagi menjangkau banyak lapisan masyarakat tanpa memandang warna. Program ini menjangkau banyak masyarakat Kota Tomohon dan tanpa memandang warna,” tukas Noldie yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Kota Tomohon.

Tambah Noldie, program jaminan sosial bagi pekerja informal ini sangat menyentuh masyarakat, tapi sangat disayangkan ada fraksi DPRD Kota Tomohon yang menolak karena alasan tidak ada dalam RKPD.

“Harusnya program ini tidak menjadi polemik panjang, tapi biarlah agar rakyat menjadi tau siapa yang berjuang, karena bagi kami PDIP, kepentingan rakyat diatas segala-galanya, dan BPJS Ketenagakerjaan jaminan sosial bagi pekerja informal harus dirasakan masyarakat,” tandasnya.

Diketahui program jaminan sosial bagi pekerja informal ini mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, hingga jaminan kematian.

Ref : Bert Tomohon

Komentar Anda
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0