Dugaan Penggelapan Bantuan Kementrian Kelautan dan Perikanan, Oknum Hukum Tua Desa Mokupa Dilapor ke Polres Tomohon

MINAHASA -.Oknum Hukum Tua Desa Mokupa Kecamatan Tombariri RT dilapor warganya ke Polres Tomohon karena diduga melakukan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan.

Informasi yang dihimpun media ini, RT dilaporkan karena tidak memberikan hak warga yakni bantuan Kusuka dari Kementerian Kelautan dan Perikanan padahal, jelas-jelas tertera sebagai penerima.

Misalnya Irene Mintje Welang (53), warga Jaga III Desa Mokupa Kecamatan Tombariri, melaporkan beberapa oknum Hukum Tua Desa Mokupa RT, atas dugaan tindak pidana penggelapan ke Polres Tomohon, Jumat (7/10/22) lalu.

Menurut pelapor, ia terpaksa harus melapor ke pihak berwajib karena dugaan oknum hukum tua yang menyalahgunakan bantuan Kusuka dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan kepada sejumlah warga.

Bhayangkara Nusantara

Hal itu terkuak pelapor yang bertahan sebagai penerima bantuan pergi ke pos untuk mengambil bantuan tersebut, tiba-tiba pelapor diberitahukan bahwa saat petugas di kantor pos bantuan tersebut diambil oleh oknum hukum tua.

Bukan hanya miliknya, tapi juga sejumlah warga penerima lainnya, saya menduga hukum tua telah mengambil hak kami sekaligus memalsukan tanda tangan,” ucap Irene.

Sebelumnya, Hukum Tua RT pernah dilaporkan oleh LSM Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) Sulut ke Polres Tomohon atas dugaan korupsi bantuan Kusuka tersebut.

Ketua LSM PKRI Sulut Herry Mandolang SE, dari hasil penyelidikan unit Tipikor Polres Tomohon, ada indikasi penggelapan karena jumlah warga Desa Mokupa yang tercatat sebagai penerima tidak menerimanya karena diambil oleh oknum hukum tua.

Tindakan sepihak yang dilakukan oleh oknum RT terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan penerima bantuan yang seharusnya dilakukan oleh para penerima bantuan merupakan perbuatan pidana yang harus dilakukan pihak penyidik ​​​​Polres Tomohon,” tandas Mandolang.

Baca Juga:  Pelaku pencuri Hewan Ternak dilumpuhkan Dengan Timah Panas

Informasi yang diperoleh, hasil penyelidikan tentang dugaan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan telah diserahkan ke Inspektorat Kabupaten Minahasa untuk ditindaklanjuti.

Hukum Tua Desa Mokupa RT ketika dikonfirmasi wartawan tak menampik menerima bantuan sejumlah warga desa dan telah diserahkan kepada warga yang tidak terdaftar penerima.

Alasanya, Irene dan warga lainnya sudah memperoleh bantuan lain seperti BST, BLT atau PKH.

Sesuai aturan, jika sudah menerima bantuan seperti BST, BLT atau PKH, sudah tidak bisa lagi menerima bantuan lainnya,” jelas Hukum tua.

(John/Bert)

Komentar Anda