Dugaan Korupsi DD 2019 di Desa Teep Warisa Bakal Telan "Korban" | Bhayangkara Nusantara

Dugaan Korupsi DD 2019 di Desa Teep Warisa Bakal Telan “Korban”

 466 total views

DUGAAN korupsi Dana Desa (DD) Desa Teep Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara terhadap sisa anggaran DD tahun anggaran 2019 tahap 2 yang disertijabkan kepada hukum tua (Kades) terpilih senilai Rp. 113.719.232,- menjadi sorotan dan pembicaraan hangat masyarakat setempat bahkan bakal dilaporkan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) ke Polda Sulut.

Wartawan BN saat wawancara mantan Bendahara.doc

Merebaknya dugaan korupsi DD ini lebih diakibatkan pengelolaan dana dimaksud diduga dilakoni seorang diri oleh oknum Hukum Tua Teep Warisa tanpa melibatkan pihak lain, sekertaris, bendahara maupun pejabat yang mengelola kegiatan hanya jadi boneka pajangan semata.

Sejumlah sumber pun angkat bicara terkait hal tersebut. Mereka menyebut, sejak serah terima dari pejabat hukum tua sebelumnya, Felix Mantiri kepada pejabat hukum tua terpilih oknum FMM alias Mamahit dalam kepemimpinannya diduga tidak mengfungsikan jajarannya.

Termasuk mereka yang tidak sejalan dengan kebijakannya langsung digencet tanpa disertai surat peringatan atau pemberhentian secara resmi, dan hal itu menimpa mantan Bendahara Jemmy Tiwouw, yang diberhentikan sepihak oleh oknum Hukum Tua Teep Warisa, FMM. “Pemberhentian saya tanpa alasan yang jelas,” ujar Tiwouw kepada awak media bhayangkaranusantara.com Jumat, (25/9/20) lalu di kediamannya.

Belakangan diketahui alasan perberhentian itu penyebabnya hanya karena Tiwouw tak mau menandatangani Laporan Pertanggunganjawaban (LPJ) pengelolaan dana desa.

“Bagaimana mungkin saya harus menanda-tangani dokumen tersebut sementara saya tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana desa, karena tidak mau menanda-tangani dokumen sebagaimana dimaksud saya diberhentikan tanpa melewati prosedur yang berlaku tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,” ujar Tiwouw.

Hal yang sama juga menimpa mantan Kepala Seksi Pelayanan, Jackson Sanjaya Muaya yang ikut kena getah karena tidak sejalan dengan kebijakan hukum tua terkait data dan pemalsuan tanda tangan penerima bantuan Covid-19.

Ia juga diberhentikan secara tidak terhormat oleh oknum hukum tua.
Ironisnya lagi hak-hak mereka tidak dibayarkan. Diduga ikut “disikat” oknum hukum tua. “Sampai hari ini, hak kami belum dibayarkan,” ujar keduanya.

Sementara terkait dugaan data fiktif dan pemalsuan tanda tangan penerima bantuan Covid -19, mereka meminta Bupati Minut, menon-aktifkan oknum hukum tua dari jabatannya.

Upaya konfirmasi pun coba dilakukan dengan mendatangi tempat kediaman oknum hukum tua Teep Warisa, Jumat (25/9/2020), tapi tak berhasil menemuinya.

Menurut salah seorang penghuni rumah, hukum tua baru keluar. Ketika ditanya, keluar kemana, dijawab oleh penghuni rumah tersebut, ke kantor Camat. Padahal itu hari Jumat dan waktu menunjukan pukul 15.00 Wita. Artinya sudah tidak ada aktifitas perkantoran. Kemudian yang bersangkutan dalam persiapan memasuki Sabat, diduga oknum hukum tua sengaja menghindar.

Konfirmasi yang sama juga dilakukan kepada Sekretaris Desa, Feilan Infirani Selly Mumek, yang terkesan enggan memberi keterangan. Sekretaris Desa (Sekdes) Teep Warisa ketika dihubungi wartawan media ini berkenaan dengan sisa Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2019 Tahap II bagian 2 menjelaskan bahwa dana dimaksud sudah diserah terimakan kepada Hukum Tua (definitif) FMM alias Fiersen dari Mantan Penjabat Hukum Tua Felix H. Mantiri, SE melalui dirinya selaku Kepala Kantor Sekretariat Desa Teep Warisa, karena Mantiri selaku Penjabat Hukum Tua berhalangan hadir dengan sepengetahuan Camat Talawaan Ruben Lengkong, SIP, M.Si.

Wartawan BN bersama Direktur Lembaga KPK Sulut dan Ibu Sekdes saat wawancara di kantor Camat Talawaan.doc

Selanjutnya berkenaan dengan adanya laporan dugaan data fiktif dan pemalsuan tanda tangan dengan penggelapan bantuan sosial berupa sembako bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dari DInas Ketahanan Pangan Kabupaten MInahasa Utara yang dilakukan Mamahit, Sekdes menyatakan tidak bisa memberikan keterangan karena di luar kewenangannya dan berjanji akan mengkonfirmasi tentang hal ini kepada Mamahit selaku Hukum Tua.

“Saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan keterangan, saya ini kan bawahan, kecuali diberi mandat oleh bapak hukum tua untuk berbicara. Tapi saya berjanji akan meneruskan pertanyaan bapak-bapak ke beliau,” ujar Mumek.

Secara terpisah, mantan pejabat Hukum Tua Desa Teep Warisa memberi klarisifikasinya seputar ketidakhadirannya saat serah-terima jabatan.

Mantiri menyatakan subuh hari sebelum pelaksanaan pelantikan Hukum Tua, ia sudah menghubungi Kadis Sosial serta PMD Minahasa Utara juga Camat Talawaan pada waktu itu, namun meski beberapa kali mencoba mengkonfirmasikan melalui ponsel dan hasilnya tak ada jawaban dan tanpa pemberitahuan terkait pelantikan tersebut dari atasan, sehingga malamnya setelah proses pelantikan sempat terjadi miss komunikasi

“Ketidakhadiran saya bukan sengaja tapi semata-mata untuk menghindari gesekan di antara sesama warga terkait pelantikan Hukum Tua definitif terpilih yang di luar sepengetahuan saya dan BPD. Saya dituduh menyembunyikan undangan pemberitahuan pelantikan. Padahal saya dan Ketua BPD sampai hari pelantikan tersebut tidak mendapat informasi dari atasan dan proses serah terima jabatan saya wakilkan kepada sekdes,” tandas Mantiri.

Di bagian lain terkait dugaan pemalsuan tanda tangan, wartawan media ini berkesempatan menemui salah seorang warga yang tanda tangannya diduga ikut dipalsukan sambil meminta namanya tidak diberitakan.

“Saya hanya dua kali menerima dan menanda-tangani bantuan Covid-19, tapi belakangan diketahui dalam daftar penerimah bantuan tertera tiga kali menerima bantuan dengan tanda tangan yang dipalsukan,” tutur wanita paruh baya itu. Jola – Sulut

Komentar Anda
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1