Dugaan Data Fiktif dan Tanda Tangan Palsu Penerima Bansos Covid-19 Bakal Bermuara di Polda Sulut – Bhayangkara Nusantara
Dugaan Data Fiktif dan Tanda Tangan Palsu Penerima Bansos Covid-19 Bakal Bermuara di Polda Sulut

Dugaan Data Fiktif dan Tanda Tangan Palsu Penerima Bansos Covid-19 Bakal Bermuara di Polda Sulut

 274 total views,  1 views today

MEREBAKNYA wabah pandemi Corona virus disease (Covid-19) yang membuat dunia kelimpungan menghadapi serangan virus yang sangat mematikan itu, ternyata dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengeruk untung di tengah derita rakyat.

Diketahui, pandemi Covid-19 tak hanya membuat ribuan jiwa meregang nyawa, tapi juga sektor sosial ekonomi dibuat babak-belur dan dunia kini mengalami resesi ekonomi, hampir semua aspek kehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia menjadi terpuruk.

Tak terkecuali masyarakat Minahasa Utara ikut mengalami hal yang sama dengan daerah yang lain, tapi pemerintah setempat tak tinggal diam melihat warganya dirundung derita berkepanjangan akibat pandemi Covid 19, sejumlah kebijakan pun dilakukan.

Bupati Minahasa Utara, Vonny Aneke Panambunan melalui Dinas Ketahanan Pangan pada Juli 2020 lalu menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19, tak terkecuali warga Desa Teep Warisa, Kecamatan Talawaan, Minahasa Utara ikut kecipratan bantuan yang sama.

Tapi belakangan merebak isu tak sedap menerpa oknum Hukum Tua Desa Teep Warisa, Mamahit terkait dugaan penyimpangan penyaluran sembako. Kini oknum hukum tua (kades) tersebut diduga terlibat dugaan korupsi Dana Desa sisa Anggaran Tahun 2019 Tahap II bagian 2, sebagaimana pemberitaan sebelumnya.

Tak hanya itu, Mamahit juga kembali dilaporkan warga terkait dugaan data fiktif dan pemalsuan tanda tangan. “Termasuk penerima manfaat dan indikasi penggelapan penyaluran paket sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 ditengarai penyaluran bantuan sembako sarat penyimpangan,” sebut warga setempat.

Hal ini ikut dibenarkan Jackson Muaya, korban pemecatan oknum hukum tua. Kepada awak media bhayangkaranusantara.com dia menguak tentang dugaan korupsi anggaran untuk tambahan asupan gizi bagi anak balita dan lansia yang berbeda dengan yang disalurkan dengan jumlah anggaran pengadaan atas makanan tambahan dimaksud.

Terbetik kabar, Jackson Muaya telah melaporkan keluhan mereka atas prilaku oknum hukum tua Fiersen M. Mamahit dalam penyelewengan bantuan sosial (bansos) sembako yang dikucurkan Pemkab Minahasa melalui Dinas Ketahanan Pangan. Pasalnya, mereka menemukan adanya kejanggalan dalam penyaluran bantuan yang dimaksud.

Sesuai data yang dihimpun redaksi menyebutkan, paket bantuan sosial periode Juli 2020 sebanyak 85 paket yang ditujukan kepada masyarakat terdampak Covid-19 diterima langsung Mamahit di Kantor Kecamatan Talawaan berupa beras dan minyak kelapa. “Namun belakangan diketahui 15 paket bantuan sosial dimaksud diduga tidak disalurkan, disebabkan nama penerima manfaat adalah anak usia SD yang namanya dicatut dalam daftar penerima bantuan sembako,” ujar Muaya.

Padahal penyaluran sembako oleh pihak kecamatan sesuai data yang masuk, sementara kenyataannya paket sembako yang disalurkan di desa diteruskan oleh kepala jaga. “Namun bantuan tersebut diduga tidak tersalur secara keseluruhan kepada masyarakat penerima manfaat mengacu laporan pertanggungjawaban penerima manfaat yang sudah dilaporkan,” tutur Muaya.

Sementara, dari informasi yang berkembang, Mamahit berkilah, 15 paket bantuan dimaksud diserahkan kepada sopir pengangkut sembako atas permintaan Camat Talawaan, Ruben Lengkong, SIP, dan hal itu menurut sumber turut diketahui Johny Rumambi, S.Pd selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan Talawaan.

Baca Juga:  Bansos Covid-19 Jauh dari Harapan, Kades Ini Tancap Gas Galang Dana

Guna menutupi “boroknya” dari 15 data paket penerima sembako, oknum hukum tua diduga memerintahkan Kepala Seksi Kesejahteraan Vivi Palohoon untuk menambahkan sekaligus menandatangani beberapa nama anak di bawah usia yang sebagian adalah anak dari l penerima manfaat dan anak dari keluarga isteri hukum tua, dan salah satunya bukan penduduk Desa Teep Warisa. Ada indikasi nama-nama penerima 15 paket bantuan itu dicatut oknum hukum tua.

Di bagian lain, Mamahit meminta konfirmasi kepada Sekdes Teep Warisa terkait pemberitaan tentang pemalsuan tanda tangan. Mamahit menuding, sekdes sebagai pihak yang mengungkap boroknya kepada media. Namun kenyataannya malah saksi pelapor yang diduga tandatangannya dipalsukan dipanggil Linmas atas perintah Mamahit, bahkan diinterogasi di luar jam kerja dan dilakukan oknum Linmas di rumah pribadinya.

“Saya pun ketakutan dan diancam akan dilaporkan hukum tua ke pihak Kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik atas tuduhan palsu. Padahal memang tanda tangan saya bukan begitu,” tutur sumber yang saat ini saksi dalam perlindungan Lembaga-KPK Sulut.

Oknum hukum tua berdalih, semua ini atas perintah Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Talawaan, karena ulahnya itu oknum hukum tua diberi teguran keras dari pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya oknum hukum tua dengan sepengetahuan Camat Talawaan dan Rumambi selaku Kepala Seksi Kesejahteran diam-diam menyalurkan bantuan tersebut dengan membuat berita acara baru tentang penyaluran bantuan sembako dan dugaan pencemaran nama baik terbantahkan.

“Masa’ warga sendiri diancam terkait bantuan warga yang terdampak Covid-19 yang diduga digelapkan oknum hukum tua. Saya sendiri yang diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Kasi Pelayanan, termasuk hak saya belum dibayarkan senilai Rp. 2.020.000, dan untuk itu Mamahit membujuk saya melalui pemberian Bansos Covid-19 senilai Rp. 300.000, dan itu sudah saya tolak,” ucapnya

Tak berhenti sampai di situ, oknum hukum tua secara terang-terangan menekan seluruh perangkat desa untuk tutup mulut dan meminta tidak memberikan keterangan tentang hal ini kepada siapa pun, termasuk melarang perangkatnya berselancar di dunia media sosial hingga mereka enggan memberikan keterangan kepada awak media karena takut dengan ancaman hukum tua akan diberhentikan.

“Oknum hukum tua meminta perangkatnya agar tidak menggunakan media sosial tanpa seizinnya, terutama tidak bergabung berkomentar dan mengirim foto kegiatan desa di laman Facebook Desa Teep Warisa,” tutur Muaya mengulang penyampaiannya kepada seluruh perangkat desa.

Sementara, L-KPK Sulut menilai tindakan oknum hukum yang diduga melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan dana DD, data fiktif dan tanda tangan palsu penerima manfaat termasuk intimidasi terhadap perangkat Desa Teep Warisa merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan pelanggaran terhadap norma-norma dan etika pemerintahan.

Terkait hal tersebut, L-KPK dan warga desa Teep Warisa meminta aparat hukum mengusut tuntas persoalan ini sekaligus mendesak pelakunya segera ditangkap, karena perbuatan dan tindakan oknum hukum tua yang mempreteli hak-hak rakyat tak boleh didiamkan. “Karena ini menyangkut hidup dan mati warga dalam menghadapi terjangan virus yang entah kapan berakhir,” tandas Bertje Rotikan dari L-KPK. JOLA – SULUT

Komentar Anda

Bagaimana Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0