DPD PDIP Jawa Barat Prihatin Penyegelan Makam Sesepuh Masyarakat AKUR | Bhayangkara Nusantara

DPD PDIP Jawa Barat Prihatin Penyegelan Makam Sesepuh Masyarakat AKUR

 130 total views

PENYEGELAN pembangunan Situs Batu Satangtung/makam sesepuh Masyarakat AKUR, di Curug Goong di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menuai reaksi.

Salah satunya dari DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yang menyampaikan, terkait hal tersebut pihaknya telah mengundang Bupati Kuningan, Wakil Bupati Kuningan dan Ketua DPRD Kuningan (ketiganya Kader PDI Perjuangan-red.) pada Jumat, 24 Juli 2020 di Bandung untuk bertemu dengan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan, yang diwakili Dewi Kanti pada Minggu (26/7/20) di Jakarta.

DPD PDI Perjuangan Jawa Barat juga menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Masyarakat AKUR Cigugur Kabupaten Kuningan, komunitas adat-budaya di Jawa Barat dan seluruh Indonesia atas kejadian penyegelan pembangunan Situs Batu Satangtung, Curug Goong di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Seperti diketahui, Masyarakat AKUR Cigugur Kabupaten Kuningan sudah ada sejak tahun 1885 dan merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai dengan hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal dan terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup dan terdapat sistem nilai yanag menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah secara turun menurun.

Keberadaan/eksistensi Masyarakat AKUR Cigugur Kabupaten Kuningan sebenarnya sudah diakui Pemerintah, berupa Surat Keputusan Direktur Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3632/C.1/DSP/1976 tentang Penetapan Paseban Tri Panca Tunggal Sebagai Cagar Budaya Nasional dan berbagai macam penghargaan di bidang sosial dan budaya.

Baca Juga:  Dandim 0735/SKA Dampingi Walikota Surakarta Bagikan Sembako dan BST⁣⁣

Tetapi, sebagai Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat AKUR Cigugur Kabupaten Kuningan belum mendapat pengakuan dan perlindungan dari pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, pasal 18B, pasal 28I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Sesuai dengan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Masyarakat AKUR Cigugur Kabupaten Kuningan bahwa pembangunan Situs Batu Satangtung, Curug Goong di Desa Cisantana, sebenarnya adalah pusara/makam.

Pembangunan itu mendapat penolakan dari masyarakat karena Situs Batu Satangtung tersebut dianggap akan digunakan sebagai tempat pemujaan (musyrik). Aksi penolakan tersebut dilakukan baik melalui surat, audiensi ke DPRD sampai akhirnya terjadinya aksi unjuk rasa dengan sasaran Situs Batu Satangtung.

Untuk menghindari konflik horizontal, maka Bupati Kuningan menginstruksikan Satpol PP untuk melakukan penyegelan sehingga tidak ada aksi pengrusakan yang dilakukan masa aksi unjuk rasa tersebut.

Karenanya PDI Perjuangan melalui Surat DPP PDI Perjuangan nomor 1374/IN/DPP/IV/2020, perihal Instruksi Untuk Melakukan Penetapan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kuningan, kepada Bupati Kuningan telah secara tegas meinginstruksikan kepada Bupati Kuningan, Acep Purnama untuk melakukan Penetapan Masyarakat Adat (PMA) kepada Komunitas Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan dan hak-hak komunal atas tanah yang sudah ditempati sejak berdiri tahun 1885.

DPD PDI Perjuangan Jawa Barat juga menginstruksikan kepada Bupati Kuningan, Wakil Bupati Kuningan dan Ketua DPRD Kuningan disepakati upaya di antaranya, segera melaksanakan instruksi DPP PDI Perjuangan sebagaimana Surat DPP PDI Perjuangan nomor 1374/IN/DPP/IV/2020, perihal Instruksi Untuk Melakukan Penetapan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kuningan.

Baca Juga:  Sambangi Kampung Hidroponik di Pondok Gede, Wawalkot Bekasi Disambut Tarian "Ronggeng Beken"

Selain itu meminta Bupati Kuningan segera membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kuningan untuk melakukan proses pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat AKUR Cigugur Kabupaten Kuningan dan penetapan aset-aset hak komunalnya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Kemudian melakukan upaya mediasi antara masyarakat yang menolak pembangunan Situs Batu Satangtung dengan Masyarakat AKUR Cigugur Kabupaten Kuningan, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan nilai-nilai PANCASILA, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya” (UUD NRI 1945, pasal 18B) dan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” (UUD NRI 1945, pasal 28I)

Selanjutnya melakukan kajian dan evaluasi terhadap sikap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang telah mengeluarkan Surat Teguran (3 kali) kepada pihak Masyarakat AKUR Cigugur Kabupaten Kuningan dan melakukan penyegelan terhadap pembangunan Situs Batu Satangtung.

DPD PDI Perjuangan Jawa Barat juga memberi waktu kepada Bupati Kuningan, Wakil Bupati Kuningan dan Ketua DPRD Kuningan, selama 1 (satu) minggu ke depan untuk melakukan upaya sebagaimana point. a, b dan c.

Lebih jauh DPD PDI Perjuangan Jawa Barat dan Masyarakat AKUR Cigugur Kuningan yang diwakili Dewi Kanti juga telah menyepakati, bersama-sama mengawal proses yang dilakukan Bupati Kuningan dan seluruh jajarannya dalam melakukan proses pengakuan dan perlindungan kepada Masyarakat AKUR Cigugur Kuningan dan menyelesaikan masalah Pembangunan Situs Batu Satangtung.

Kemudian mendorong DPRD Kabupaten Kuningan dan DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan pendampingan/advokasi kepada Masyarakat AKUR Cigugur Kuningan. Menghormati dan mendorong upaya hukum yang dilakukan Masyarakat AKUR Cigugur Kuningan terhadap penguasaan lahan milik Masyarakat AKUR dan mempersiapkan Tim dalam rangka mediasi dan proses pengakuan dan perlindungan kepada Masyarakat AKUR Cigugur Kuningan

Baca Juga:  Kapolda Lampung Laksanakan Sertijab PJU dengan Protokol Covid-19

“Kami juga mendorong pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk menetapkan status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Masyarakat AKUR Cigugur Kuningan,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono. Acep – Jabar

Komentar Anda
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1